Presiden Ajak Masyarakat Lebih Kenali Alam Indonesia
Sragen ( Berita ) : Â Keindahan alam Indonesia sebagai bagian dari aset bangsa harus dikenali oleh masyarakat sehingga rasa cinta tanah air dan bangga sebagai sebuah entitas bangsa, dapat terwujud.
Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Balai Latihan Kerja Techno Park Ganesha Sukowati di Sragen dan Museum Kars di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah Selasa [30/06].
“Dengan mengenal keindahan alam maka rasa bangga terhadap bangsa dan tanah air akan terwujud, karena itu kenalilah alam Indonesia,” kata Presiden.
Museum Kars yang dibangun oleh Depertemen Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) berada di Kabupaten Wonogiri. Museum itu mengabadikan
keunikan bentangan alam di daerah tersebut yang memiliki gua dan sungai bawah tanah.
“Terkait selesainya Museum Kars, saya sudah beberapa kali berkunjung ke Kebumen Selatan, Bantul, Gunung Kidul, Wonogiri, Trenggalek dan Malang Selatan, itu medan yang khas, ada air di bawah tanah, gua, kapur dan mineral di sana,” kata Presiden.
Oleh karena Kepala Negara meminta agar keunikan bentangan alam itu dapat dilestarikan dan digunakan bagi keperluan ilmu pengetahuan dan pariwisata. “Suatu saat saya akan mengunjungi Museum tersebut,” kata Presiden.
Pendidikan Dan Dunia Kerja Harus Seiring
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pendidikan keterampilan bagi calon tenaga kerja harus berjalan seiring dengan kebutuhan dunia kerja sehingga tidak ada calon pekerja yang tidak terserap.
Hal itu disampaikan Presiden saat meresmikan Balai Latihan Kerja Terpadu Techno Park Ganesha Sukowati, Sragen, Selasa siang sekaligus meresmikan Museum Kars di Kabupaten Wonogiri.
“Di masa depan Bupati, Walikota, pengusaha, lembaga pendidikan mendidik lulusan menjadi siap pakai menjadi penting. Jangan sampai pendidikan mencetak ribuan keluaran yang tidak ada hubungannya dengan kebutuhan tenaga kerja di daerah itu,” tegasnya.
Presiden mengatakan pada 2005 hingga 2006 jumlah angkatan kerja yang tidak terserap sebagai imbas krisis yang pernah terjadi pada 1997 masih cukup tinggi dibandingkan kebutuhan tenaga kerja.
Namun seiring dengan penetapan sejumlah kebijakan seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan, maka saat ini terdapat 2,2 juta tenaga kerja yang terserap dari jumlah angkatan kerja 2 juta orang per tahun. “Pastikan kebutuhan itu diketahui dan ada sinergi. Yang penting klop dan cocok,” katanya.
Selain mendorong untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil, Presiden juga mengingatkan pentingnya wirausaha dengan membuka pelatihan wirausaha serta permodalan.
“Ada juga wirausaha dengan menciptakan lapangan kerja sendiri, dalam kaitan ini pemerintah mendorong, lembaga pendidikan juga dorong dengan adanya Kredit Usaha Rakyat yang pada 2008 sudah Rp12 triliun mengalir dan pada 2009 akan dialirkan Rp20 triliun,” ujar Kepala Negara.
Pada kesempatan itu Presiden Yudhoyono juga mengingatkan pada mereka yang sudah bekerja agar terus bekerja dengan baik. “Bagi yang sudah bekerja, para pekerja saya berharap bekerja dengan baik. pemerintah dan dunia usaha punya kewajiban untuk memastikan buruh punya upah, sumber daya dan pekerja memiliki upah yang cukup,” katanya.
Ia menambahkan,”perusahaan yang mempekerjakan saudara kita, lakukan bisnis dengan baik. ketika keuntungan bertambah beri peningkatan upah pada pekerja.”
Pengembangan BLK
Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dalam kesempatan itu mengatakan untuk penanggulangan pengangguran pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah.
“Di Jateng 19,5 persen dari penduduknya atau 6,5 juta jiwa masih miskin dan 1,5 juta jiwa diantaranya menganggur. Karena itu yang drop out dilatih di BLK, lalu diberi pendampingan manajemen dan permodalan,” katanya.
Bibit menjelaskan, di Jawa Tengah terdapat 31 BLK terdiri dari 25 BLK yang dikelola kabupaten/kota, empat oleh Provinsi dan empat oleh pemerintah pusat.
“Sepanjang Januari hingga – Juni 2009, yang telah selesaikan pelatihan 12.720 orang, yang sudah bekerja 8.904 dan menjalankan usaha mandiri 2.111 sementara yang masih menganggur 1.705 orang,” ungkapnya.
Sementara itu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno dalam sambutannya mengatakan sejalan dengan tiga pilar pemerintah untuk mengatasi krisis, maka Depnakertrans membuat program peningkatan kompetensi pencari kerja dengan melakukan revitalisasi BLK dan membuat BLK baru di seluruh Indonesia .
“Peningkatan kompetensi agar ada link and match dengan dunia usaha. Pelatihan di BLK memegang peranan strategis. Telah dilakukan revitaliasi 102 dari 204 BLK yang ada,” kata Erman.
Ia menambahkan pembangunan BLK baru dengan model Techno Park dilakukan di Kabupaten Samosir, Sragen, Pekalongan dan Bualemo, Gorontalo.
“Ke depan akan didirikan di 30 provinsi dan di setiap kabupaten/kota yang berjumlah 450, maka perlu dibangun 246 BLK,” ujarnya.
Menakertrans dalam acara itu menyerahkan bantuan kepada sejumlah Bupati berupa Mobile Training Unit untuk Balai Latihan Kerja di Kabupaten Kebumen, Purworejo dan Boyolali. Ia juga menyerahkan bantuan peralatan Competency Based Training dan Mobile Training Unit kepada dua daerah lain.
Sementara Kepala Negara selain meresmikan Techno Park juga akan meresmikan perumahan bagi buruh PT Sango Indonesia dan pembangunan Museum Kars di Wonogiri.
Usai acara tersebut, Presiden pada pukul 13:15 WIB dijadwalkan kembali ke Jakarta melalui Bandara Adi Soemarmo Solo dengan menggunakan pesawat khusus Boeing 737-500 dan direncanakan tiba di Pangkalan Halim Perdanakusuma pada pukul 14:25 WIB.
Turut mendampingi Kepala Negara, Ibu Ani Yudhoyono, Menko Polhukam Widodo AS, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Gubernur Jateng Bibit Waluyo dan Bupati Sragen Untung Wiyono. ( ant )
Jakarta ( Berita ) : Â Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengingatkan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) untuk tidak melanjutkan rencananya melakukan audit terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena hal itu sudah bukan lagi porsinya.
Kepada pers di ruang kerjanya di Gedung DPR Jakarta, Selasa [30/06], Hidayat mengatakan bahwa setiap lembaga negara seharusnya bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing.
Sementara yang berhak melakukan audit terhadap KPK sebagai suatu lembaga negara, menurut Ketua MPR itu, adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan institusi tersebut juga telah melakukannya. “Karenanya sudah sewajarnya apabila BPKP menghentikan rencananya mengaudit KPK,” ujarnya.
Selain itu, masih banyak kerja BPKP yang juga belum diselesaikan secara maksimal dan banyak temuan-temuan BPK yang bersinggungan dengan BPKP sehingga membutuhkan keseriusan dan fokus untuk bekerja.
Lebih lanjut Hidayat mengatakan bahwa dasar bagi rencana BPKP untuk melakukan rencana audit terhadap KPK juga sangat lemah karena presiden sendiri telah membantah memberi perintah pada BPKP melakukan hal itu.
Dengan demikian, menurut Hidayat, masyarakat justru bertanya-tanya dan jika rencana BPKP itu terus dilanjutkan bakal ada kontroversi baru. “Ketika KPK sedang dirundung banyak masalah, ketuanya ditahan, UU Pengadilan Tipikor tidak kunjung selesai dan sekarang tiba-tiba ada rencana audit, maka masyarakat pasti bertanya ada apa ini,” katanya. Menurut Hidayat, kelembagaan KPK harus tetap diberdayakan dan tidak boleh “dibonsai” demi menanggulangi korupsi yang sudah parah di negera ini. ( ant )
Jakarta ( Berita ) : Â Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, kenaikan anggaran pertahanan Rp5 triliun hingga Rp7 triliun sangat realistik.
“Kami sering mengajukan anggaran diatas Rp100 triliun. Mamun itu kan tergantung pada pagu yang ditetapkan Departemen Keuangan, apakah prioritas masih untuk kesra dan ekonomi atau tidak dalam lima tahun mendatang. Kalau iya, berarti kenaikan lima hingga tujuh triliun rupiah masih realistis,” tuturnya di Jakarta, Selasa [30/06].
Berbicara usai menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Malaysia Dato Seri Ahmad Zahid bin Hamidi, ia mengatakan, yang lebih penting dalam pengelolaan pertahanan adalah pengelolaan dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang ada.
“Jangan lalu karena anggaran yang sedikit, lalu banyak kecelakaan pesawat dan helikopter TNI. Ini harus hati-hati. Anggaran terbatas, kalau pengelolaannya tepat sasaran tentu tetap dapat memaksimalkan pemeliharaan alat utama sistem senjata,” tuturnya.
Menteri Pertahanan menuturkan, masih ada beberapa kebocoran dalam pengelolaan anggaran pertahanan di masing-masing satuan kerja baik di Departemen Pertahanan maupun TNI.
“Saya masih melihat ada kebocoran, baik dari segi angka, jenis barang, maupun prosedurnya. Tergantung satuan kerjanya, tetapi saya tidak bisa ungkap di sini,” ujar Juwono. ( ant )
MEDAN (Berita): Tercatat selama bulan Mei 2009, kunjungan pasien pengidap penyakit diabetes melitus (DM) ke RSU Dr Pirngadi Medan (RSUPM) sebanyak 1.639 pasien, untuk melakukan perawatan jalan.
Hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari Rekam Medis yang diberikan oleh Kepala Sub Bidang Pelayanan Program Lapangan dan Unit Pelayanan Hukum (Kasub Bid PPL & UPH) RSU Dr Pirngadi Medan.
âSejauh ini memang benar pasien DM itu lebih banyak melakukan rawat jalan yakni 1.639 pasien. Namun untuk melakukan rawat inap tercatat hanya 21 pasien saja,â ungkap Kasub Bid PPL & UPH, Edison Perangin-angin, SH di ruang kerjanya, Selasa [30/06] pagi.
Penyakit diabetes ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk melakukan pola hidup sehat, salah satu diantaranya kurang melakukan olahraga dan juga pola makanan. Selain penyakit DM yang menjadi peringkat teratas, di RSUPM itu juga terdapat kunjungan pasien Penyakit Jantung Koroner (PJK) yakni sebanyak 1.241 pasien rawat jalan. Namun meskipun banyak melakukan kunjungan, tidak satu pun pasien dari penyakit ini yang melakukan rawat inap.
âUntuk penyakit Dyspepsia atau demam yang naik turun, jumlah kunjungan yang tercatat sebanyak 504 pasien dengan jumlah pasien rawat inap sebanyajk 26 pasien selama Mei 2009 ini,â jelas Edison.
Inpeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) sebanyak 212 kun-jungan pasien dan tidak seorang pun yang dirawat akibat penyakit ini. Jumlah kunjungan penyakit febris atau sakit demam hampir mendekati dengan penyakit tipus sebanyak 210 kunjungan.
Sedangkan untuk penyakit yang paling mendominasi dan mendapat rawat inap di rumahsakit ini, yakni penyakit diare dengan jumlah 49 pasien, dilanjutkan penyakit tipus perut 33 pasien, Heat Injuri atau pasien korban kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka sebanyak 32 pasien, TB Paru mencapai 30 pasien, C2 Mama atau penyakit payudara 28 pasien.
Sementara itu, lanjut Edison, penyakit Dyspepsia 26 pasien, DHF atau biasa dikenal dengan sebutan Demam Berdarah Dengue (DBD) 22 pasien, Diabetes Melitus (DM) 21 pasien, CopD atau penyakit stroke mencapai 20 pasien, Hypertensi Heart Disease atau penyakit hati 17 pasien dan penyakit hypertensi atau tekanan darah tinggi 11 pasien yang melakukan rawat inap di rumah sakit milik pemerintah Kota Medan ini, ujarnya. (pan)
MEDAN (Berita): Kantor imigrasi Jalan Gatot Subroto Medan pada Senin (29/6) mendadak heboh. Pasalnya, 13 warga negara asing (WNA) asal Afganistan yang sudah mendekam di dalam sel tahanan kantor imigrasi selama 16 hari, berhasil kabur dengan merusak jeraji jendela sel yang terhubung dengan ruangan pembuatan paspor pada Minggu (28/06) dini hari. Kaburnya para WNA tersebut baru diketahui pada Senin [29/06] pagi.
Ke-13 WNA Afganistan itu yakni, MD Dawood (33), Alyas (22), MD Hussain (36), Hedayataliyah (22), Salman Al (35), MD Anwar (42), Gambar Ali (30), Besmerlahe (30), Rajab Ali (40), Arif Husain (22), Feroz Juan (19), Gullam Ali (45), dan Asif Ali (45). ĂDiduga 13 WNA Afga-nistan itu kabur Minggu dini hari sekira pukul 04.00 WIB,Ă ujar Anggiat N, Kelapa Seksi (Kasi) Penindakan dan Keimigrasian Klas I Medan, di ruang kerjanya, Senin (29/6).
Menurut Anggiat, kaburnya 13 WNA itu pertama kali diketahui petugas satpam yang menjaga kantor imigrasi keesok harinya, Senin pagi. Atas temuan itu, petugas satpam langsung membuat laporan ke polisi. âPara WNA Afganistan itu diduga telah merancang aksi kabur mereka di hari Minggu. Karena hari Minggu kan hari libur, kantor tutup, tidak ada pegawai. Hanya ada Satpam kantor saja,â kata Anggiat.
Dikatakan Anggiat, Imigrasi Klas I Medan telah membuat pengaduan secara tertulis dan lisan untuk koordinasi selanjutnya ke Kantor Departemen Hukum dan HAM Jalan Putri Hijau, Medan. Selain laporan ke Depkumham, juga telah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian guna melakukan pengejaran terhadap WNA Afganistan tersebut. âPencarian sudah dilakukan di setiap terminal termasuk terminal Amplas, mesjid dan sejumlah penginapan di seputaran Gatot Subroto Medan dan lokasi lain,â ungkapnya.
Dia bilang, pengurusan data dan foto WNA Afganistan tersebut sebenarnya sudah dikoordinasikan dengan pihak Direktur Jendral (Dirjen) Imigrasi Jakarta untuk proses selanjutnya. âPara WNA Afganistan tersebut sebenarnya sedang menunggu proses penindakan yakni dideporasi atau dipulangkan ke negaranya. Tapi sudah keburu kabur dari tahanan kita,â sebutnya.
Disebutkan Anggiat, 13 WNA Afganistan ini ditangkap petugas Polsekta Helvetia pada 13 Juni 2009 lalu di hotel Sunggal karena tidak memiliki dokumen. Mereka masuk ke Indonesia yakni ke Kota Medan untuk meminta suaka. Sayangnya, mereka datang tanpa memiliki kelengkapan dokumen paspor. âWNA Afganistan itu saat ditangkap diserahkan pada 15 Juni 2009 lalu guna dilakukan proses penindakan berupa dilakukan karantina. Tapi, Balai karantina Belawan over kapasitas dan kemudian dititip semen-tara di kantor Imigrasi,â terangnya.
Pantauan wartawan Koran ini di lokasi, pihak kepolisian melakukan cek tempat kejadian perkara yang dipimpin lang-sung Kapolsek Helvetia AKP J Celvijn Simanjuntak sekali-gus mengutip keterangan dan mengambil dokumen foto-foto WNA tersebut. (yen)
MUI: Pemerintah Harus Tegas Ganti Vaksin Untuk CJH
Medan ( Berita ) :Â Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara meminta pemerintah harus tegas mengganti vaksin meningitis yang dianggap bermasalah dengan vaksin untuk calon jemaah haji (CJH) yang akan berangkat ke Tanah Suci Makkah.
Ketua MUI Sumut, Prof Dr. Abdullah Syah, MA, di Medan, Senin [29/06], menyatakan hal itu menanggapi masih belum adanya kejelasan penggunaan vaksin meningitis bagi calon jemaah haji yang akan berangkat ke Makkah.
Pemerintah perlu tegas dalam menyikapi masalah vaksin menigitis yang bermasalah dan mengandung lemak babi, sehingga diharapkan para calon jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji tahun 2009 jangan sampai terlantar atau tidak jadi berangkat.
“Kalau sampai tidak jadi berangkat ke Makkah, yang rugi adalah para jemaah haji Indonesia. Ini jangan sampai terjadi dan harus dapat dihindari oleh pemerintah,” kata Abdullah Syah.
Selanjut ia mengatakan, upaya yang perlu dilakukan pemerintaah melalui Departemen Kesehatan adalah memesan vaksin meningitis yang halal dari Malaysia.  Karena, katanya, negara Malaysia selama ini mampu memproduksi vaksin menigitis yang benar-benar terjamin kehalalalnya.
Pemerintah harus menempuh dengan cara demikian, untuk dapat menyelamatkan calon jemaah haji.
Selain itu, upaya ini dilakukan sebagai langkah yang dianggap tepat atau sebagai solusi untuk menggantikan vaksin meningitis yang ditemukan bermasalah itu.
“Biarlah harga vaksin meningitis yang diproduksi dari Malaysia itu lebih mahal dari yang biasanya, namun yang penting terjamin dan nyaman dipakai para calon jemaah haji Indonesia,” kata Guru Besar IAIN Sumut itu.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyatakan bakal menghormati fatwa haram Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang vaksin meningitis yang diwajibkan pemerintah Arab Saudi bagi seluruh jamaah haji.
“Kami menghormati fatwa ulama. Mudah-mudahan ulama dan pemerintah bisa bergandengan melayani kepentingan umat,” katanya, pada acara ‘talk show’ membahas vaksin meningitis yang mengandung enzim babi di Masjid Al Azhar, Jakarta (27/6).
Ia mengaku tidak bisa mengambil keputusan ketika MUI telah mengeluarkan fatwa haram, karena Depkes hanya bagian kecil dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jemaah haji. Depkes juga tidak bisa ikut-ikutan mempengaruhi ketentuan tentang keputusan halal dan haram karena merupakan wilayah ulama.  ( ant )
Banda Aceh ( Berita ) : Â Kantor Wilayah Departemen Agama (Kanwil Depag) Provinsi Aceh menyatakan tidak menerima instruksi penundaan haji untuk tahun 2009.
“Kita tidak menerima instruksi tentang penundaan ibadah haji 2009,” kata Kepala Kanwil Depag Provinsi Aceh, H. A. Rahman TB yang dihubungi ANTARA di Banda Aceh, Senin [29/06].
Pernyataan itu disampaikan berkaitan permintaan agar pemerintah pusat menunda pengiriman jamaah haji Indonesia tahun ini, menyusul keputusan fatwa haram Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat terhadap vaksin meningitis bagi calon jamaah haji.
A. Rahman TB mengatakan, sistem haji di Indonesia bersifat nasional dan bukan regional, sehingga pihak penyelenggara haji di setiap daerah tetap merujuk pada keputusan pemerintah pusat.
“Penyelenggaraan haji bersifat nasional dan bukan regional. Daerah tidak punya hak memutuskan penundaan. Lagipula kita belum menerima keputusan dari pemerintah pusat mengenai penundaan keberangkatan haji 2009,” katanya.
Terkait fatwa haram vaksin meningitis dari Komisi Fatwa MUI pusat, A. Rahman mengatakan, sejauh ini pihaknya harus lebih teliti memeriksa hasil kajian tersebut di laboratorium. “Kita harus mengecek kembali ke laboratorium vaksin tersebut, dan kita belum bisa memastikannya,” katanya.
Jika memang vaksin itu haram seperti diputuskan MUI Pusat, maka pemerintah harus secepatnya menemukan solusi terkait penggunaan antibodi bagi jamaah haji tersebut. “Pemerintah secepatnya mencari solusi bagi penggunaan antibiotik vaksin meningitis bagi calon jamaah haji khususnya untuk Provinsi Aceh,” katanya.
Berkaitan kontroversi penggunaan vaksin meningitis. dia mengatakan, sesuatu yang dilakukan jika tidak berdampak buruk meskipun diketahui haram, itu secara agama Islam tidak menjadi persoalan.
“Kita melakukan sesuatu untuk hal yang baik, tentunya di dalam Islam itu bukanlah masalah. Pemerintah berupaya memberi yang terbaik bagi semua jamaah haji negeri ini,” katanya.
Fatwa mengenai vaksin miningitis dikeluarkan MUI Pusat berdasarkan permintaan Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara Departemen Kesehatan (Depkes).
Fatwa haram terhadap vaksin meningitis dikeluarkan setelah melalui pertimbangan dan analisis mendalam dari proses pembuatannya berdasarkan laporan LPPOM MUI.
Laporan tersebut menyebutkan, dalam pembuatan vaksin meningitis bermerek “Mencevax ACWY” ini memanfaatkan lemak atau enzim babi yang diharamkan dalam Islam. ( ant )
Follow up selebaran gelap berita seputar istri Boediono beragama Katolik sudah di tangan panwaslu dan polisi. Kedua lembaga itu sepakat mengusutnya, namun kelihatannya hanya sebatas orang yang memfotokopi selebaran saja. Sedangkan ke atasnya, siapa yang menyuruh dan siapa aktor intelektualnya, masih belum tersentuh hukum.
Hemat kita, memfotokopi berita atau tulisan di media massa seperti surat kabar tentu saja tidak salah. Tidak bisa dituntut secara hukum. Yang bisa dituntut bila beritanya tidak benar atau fitnah, sehingga pihak yang paling utama bertanggung jawab adalah media tersebut, maka penanggung jawabnya harus diperiksa. Lebih lanjut, pihak berwajib bisa memanggil narasumber tulisan itu untuk meminta bukti kebenaran statementnya yang mengejutkan itu.
Gugat-menggugat antara tim SBY â Boediono dengan tim sukses JK â Win diperkirakan takkan menyelesaikan masalah. Apalagi, masing-masing tim sukses rajin menyerang lawan-lawannya. Pasangan SBY â Boediono disebut-sebut paling banyak menyerang dan juga diserang kampanye negatif.
Kini pemilu pilpres tinggal delapan hari lagi. Wajar kalau suhu politik semakin panas. Kalau awalnya para capres dan cawapres plus tim suksesnya baru saling sindir, kini sudah meningkat saling serang, dengan melancarkan serangan-serangan tajam, termasuk ââblack campaignââ yang semestinya tidak dilakukan.
Kasus di Asrama Haji Medan memungkinkan masuk dalam kategori ââblack campaignââ karena tidak benar kalau istri calon wapres Boediono beragama Katolik. Terlepas kurang mendalami syariat Islam, tidak mengenakan jilbab, misalnya, namun tidak berarti boleh menyatakan seseorang itu non-Muslim. Jadi, sudah tepat kalau Panwaslu Kota Medan memanggil tim pemenangan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win) terkait dugaan praktik kampanye hitam pada saat kampanye pasangan itu berlangsung di Asrama Haji Medan, Rabu (24/6) lalu. Bukan berarti, kasus tersebut melibatkan sang capres dan cawapres atau tim suksesnya. Bisa juga disengaja pihak lain untuk memperkeruh situasi sehingga menimbulkan hal-hal tak diingini nantinya.
Justru itu, pihak capres dan cawapres SBY â Boediono maupun tim suksesnya jangan sampai terpancing. Serahkan permasalahannya kepada pihak terkait. Dan Panwaslu Kota Medan harus cepat menindaklanjuti kasusnya sehingga terungkap siapa pelakunya sebenarnya untuk dikenakan sanksi hukuman sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku.
Sejalan dengan meningkatnya rating atau hasil survei pasangan JK â Win saling berlomba untuk memperebutkan posisi kedua dengan pasangan Megawati â Prabowo (Mega â Pro) maka hari-hari selanjutnya dipastikan suhu politik semakin memanas.
Baik pasangan Mega â Pro maupun JK â Win mengupayakan Pilpres dua putaran. Oleh karena itu berbagai cara mereka lakukan untuk meningkatkan popularitasnya di mata masyarakat. Terkesan mereka sudah ââberkoalisiââ untuk menghempang tingginya tingkat elektabilitas pasangan SBY â Boediono yang masih di kisaran 50 persen. Jika Pilpres dua putaran maka suhu politik diperkirakan akan semakin mendidih sehingga tidak tertutup kemungkinan SBY selaku ââincumbentââ tergelincir nantinya.
Meskipun suhu politik semakin panas dan menjelang akhir kampanye yang tinggal 4 hari lagi diperkirakan menjadi klimaks saling serang di antara pasangan capres dan tim suksesnya.
Mari kita hindari kampanye yang menjelek-jelekkan selama tidak memiliki bukti kuat, apalagi dikaitkan dengan isu SARA yang cukup sensitif memancing emosi masyarakat agar Pilpres yang sudah di ambang pintu dapat berjalan tertib, aman, dan lancar, menghasilkan pemimpin berkualitas, bermoral, mau bekerja keras, jujur dalam memperjuangkan aspirasi rakyat kecil yang selama ini masih sangat kurang diperhatikan.=
KISARAN (Berita): Proses lelang proyek (tender) di BP2KP (Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan) Asahan TA 2009 bersumber dari Dana FEATI dituding telah menyimpang serta menyalahi Kepres No. 80 tahun 2003 serta perubahannya.
Pasalnya, setelah pengumuman penetapan pemenang lelang, pihak BP2KP Asahan langsung mengeluarkan ganning ( surat perintah kerja). Padahal, sanggahan dari peserta lainnya baru masuk bersamaan pengumuman hasil pemenang lelang dan belum dijawab.
âBerarti sanggahan tak berlaku,â ujar Direktur CV Diponegoro Irianto Satria SH, Senin [29/06 ], di Kantornya Jalan Panglima Polem Kisaran. Dijelaskannya, saat lelang 3 paket proyek di BP2KP Asahan untuk Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Imformasi Pertanian ( P3TIP) tersebut, pihaknya ikut memasukan penawaran bersama CV Caraka Kencana dan CV Pratama.
Dengan demikian, lanjutnya, ketiga perusahaan inilah yang seharusnya bersaing untuk memenangkan pengerjaan pembangunan 3 buah kantor BPP di 3 kecamatan. Namun, meskipun dengan persyaratan tender yang lengkap sesuai petunjuk dari Dinas terkait, perusahaannya dikalahkan. Sementara pemenangnya adalah perusahaan dengan persyaratan kurang.
Pasca pengumuman pemenang lelang tender proyek tersebut, Jum’at (12/6), pihaknya langsung membuat surat sanggahan dan mendaftarkannya, Senin (15/6). Tapi Irianto terkejut karena pada hari yang sama ganning untuk perusahaan pemenang telah dikeluarkan, sementara sanggahan dibalas oleh Panitia Lelang, Rabu (17/6). âEntah bagaimana proses tender di kantor tersebut. Tak mengerti kita jadinya. Itu juga berarti, sanggahan dari kita tak ada gunanya. Padahal itu telah diatur dalam Kepres,â jelasnya gusar.
Irianto menyebutkan, berdasarkan Kepres No 80 tahun 2003, peserta tender yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dapat melakukan sanggahan kepada pengguna barang dan jasa. Sedangkan dalam kepres itu juga disebutkan, pengguna barang dan jasa wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya lima hari kerja sejak sanggahan diterima.
âProses tender di instansi tersebut menyalahi aturan. Seharusnya ganning dikeluarkan apabila tidak ditemukan lagi permasalahan, minimal setelah dijawabnya sanggahan,â tegas Irianto sambil memperlihatkan Ganing yang diterima CV Pratama bernomor 08/PPK -FEATI/Work /2009/Asahan, perihal penunjukan pemenang untuk pelaksanaan Pembangunan gedung BPP.
Saat coba dikomfirmasi terkait masalah ini di Kantor BP2KP Asahan, Senin (29/6), Panitia Pengadaan Barang dan Jasa P3Tip/FEATI Kabupaten Asahan, Yudi Purwana AMd tidak berhasil ditemui. (rud)
Bupati Langkat: SKPD Harus Disiplin Penuhi Schedule Kerja
STABAT (Berita): Bupati Langkat Ngogesa Sitepu mengingatkan kepada jajaran SKPD agar tetap mempedomani schedule kerja, sehingga beban tugas dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Pernyataan tersebut disampaikannya melalui Wakil Bupati Budiono, SE ketika memberikan arahan pada rapat kerja (Raker) SKPD tentang persiapan penyusunan draft P.APBD 2009 dan R.APBD 2010 di ruang pola, Senin ([29/06].
âBapak Bupati mengharapkan agar Kepala SKPD dapat lebih disiplin untuk memenuhi schedule kerja yang ada,â ujar Budiono sembari mengatakan peningkatan kinerja sejalan dengan evaluasi harus terus menerus dilakukan, sehingga berbagai pengalaman terhadap keterlambatan penyusunan P.APBD 2009 dan R.APBD 2010 dapat dihindari.
Budiono juga mengingatkan tunggakan tugas yang belum terselesaikan pada semester I agar segera ditindaklanjuti sehingga tidak mengganggu jadwal pada semester berikutnya. Kepada para bendaharawan, Budiono menghimbau agar memahami prosedur tertib pengelolaan keuangan daerah, untuk selanjutnya memberikan saran masukan kepada pimpinan sehingga tidak melenceng dari hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sekdakab Langkat Drs.H. Surya Djahisa, MSi selaku moderator dalam Raker tersebut menyatakan bahwa pada tahun anggaran 2009 tercantum di APBD 31 item kegiatan, sementara evaluasi yang dilakukan pihaknya baru 11 item kegiatan yang telah dilaksanakan.
Kepala BPKAD Drs.H. Taufiq dalam laporannya menyebutkan bahwa pihaknya sesuai dengan mekanisme yang ada telah memproses usul permintaan anggaran dari SKPD guna pelaksanaan kegiatan.
Disebutkan Taufiq, bahwa sebelum SPJ kegiatan dibuat, pihaknya tidak akan memberikan pencairan dana kegiatan berikutnya, hal ini merupakan aturan yang berlaku sekaligus menghindari berbagai hal yang berkaitan dengan hukum. (slm)
Fraksi Golkar Bersatu DPRD Simalungun Soroti Proyek Pembangunan Pasar Raya
SIMALUNGUN (Berita): Fraksi Golkar Bersatu DPRD Simalungun merasa kecewa atas kinerja yang dilakukan oleh beberapa SKPD seperti halnya Dinas Tarukim Kabupaten Simalungun dalam pekerjaan proyek pembangunan Pekan Raya dan Pekan Perdagangan yang menelan biaya Rp 25 milyar.
Hal itu terungkap saat pemandangan umum tujuh fraksi DPRD Simalungun tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Simalungun tahun 2008 dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2008, Senin [29/06].
Dalam pemandangan umum, fraksi Golkar Bersatu mengungkapkan banyak proyek yang belum selesai dikerjakan oleh para SKPD sementara masa kontrak sudah berakhir, seperti halnya pembangunan pasar di Raya dan Perdagangan serta kecamatan-kecamatan lainnya yang mengalami keterlambatan, denda yang tidak jelas yang masuk ke kas daerah yang diterima dari kontraktor.
Selain itu banyak bangunan yang masih baru selesai dibangun namun sudah rusak, sepeti jalan, irigasi dan gedung perkantoran. Dengan kondisi tersebut fraksi Golkar Bersatu pertanyakan perhatian Bupati untuk memperbaikinya dan tindakan yang akan dilakukan kepada pemborong. DPRD berharap jangan karena pemborongnya sahabat (kerabat/peliharaan) dan punya partisipasi membuat Bupati sungkan untuk menindak mereka.
Ketua DPRD Simalungun Syahmidun Saragih, S.Sos menanggapi hal itu mengatakan, DPRD Simalungun akan menyurati Bupati sudah sejauh mana pekerjaan seluruh proyek tahun anggaran 2008 yang seharusnya sudah selesai 31 Desember 2008.
Proyek Pekan Raya senilai Rp. 15 milyar dan proyek Pekan Perdagangan Rp. 10 milyar yang dikerjakan secara multy years sudah sejauh mana pertanggungjawaban pengguna jasa terhadap pemberi jasa. Karena kondisi di lapangan belum selesai 100 % yang seharusnya itu sudah selesai pekerjaannya. Namun kenyataan dilapangan pihak pemberi jasa seakan-akan terkesan menutup-nutupi kelemahan daripada kontraktor tersebut.
Anggota DPRD Simalungun Piliaman Simarmata, SH menyesalkan pekerjaan yang sudah terlambat dan diberikan addendum sebanyak dua kali tetapi tidak dievaluasi oleh pembuat jasa. Seharusnya sudah dilakukan evaluasi terhadap kontraktor apalagi progress keuangan dan progress fisik tidak seimbang.
Seperti halnya proyek pekan Perdagangan yang pembangunan fisik sudah mencapai 75 % tetapi dananya baru dibayar 35 %. Hal itu sudah menyalahi ketentuan yang seharusnya pekerjaan yang selesai 75 % idealnya dana yang harus dibayar sebesar 60 % sesuai dengan Keppres 80 tahun 2003.
Merujuk pada pembangunan tahap pertama pihak penyedia jasa sudah seharusnya mempertimbangkan keikutsertaan kontraktor tahap pertama pada pelelangan untuk pembangunan tahap II yang ternyata dimenangkan panitia.
Seharusnya panitia melihat kelemahan pada pekerjaan tahap pertama walaupun penawarannya lebih rendah. Ada indikasi untuk menutupi kelemahan tahap pertama sehingga panitia penyedia jasa memenangkan PT Adhi Karya untuk proyek pekan Perdagangan dan PT Bangun Cipta Kontraktor untuk proyek Pekan Raya. Walaupun itu merupakan “proyek titipan” dari oknum tertentu tetapi ketetentuan (denda ) harus dijalankan sesuai Keppres No. 80 tahun 2003. (sur)
KISARAN (Berita) : Meskipun APBD TA 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp 11,6 milyar lebih dari Rp 627 milyar menjadi 639,1 milyar lebih setelah mengalami perubahan, namun anggaran dimaksud belum mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan di Asahan.
âPertambahan pendapatan pada rancangan P-APBD tahun 2009 ini sangat terbatas, maka kegiatan yang ditampung pada P-APBD tidak semua memenuhi kebutuhan pembangunan di Asahan. Sementara alokasi anggaran hanya untuk kegiatan yang diproritaskan,â kata Bupati Asahan Drs. H. Risuddin menjawab pandangan umum fraksi DPRD Asahan terhadap nota keuangan perubahan APBD Asahan 2009, Senin [29/06] di gedung dewan setempat.
Dalam sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Asahan Drs. Bustami HS didampingi Wakil Ketua Syamsul Bahri Batubara dan Joner Sinaga, Bupati menjawab satu persatu pemandangan umum ke tujuh fraksi di DPRD Asahan, seperti pemandangan umum fraksi PKS tentang keluhan masyarakat terhadap pelayanan adiministrasi kependudukan.
âPemkab Asahan tetap komitmen akan meningkatkan pelayanan dalam meyelesaikan adiministrasi kependudukan. Pelayanan terhadap pengadaan KTP, KK dan Akte Kelahiran akan diprotritaskan, karena dalam P-APBD telah dianggarkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan,â ungkap Bupati
Kemudian Bupati juga menanggapi pemandangan umu fraksi PDI-P dan Golkar tentang permasalahan banjir di Asahan, Bupati pada hakekatnya sependapat dengan pandangan anggota dewan, dimana pada APBD 2009, Pemkab Asahan telah menganggarkan beberapa kegiatan untuk penanggulangan banjir â Pemkab Asahan telah mengusulkan anggran untuk beberpa kegiatan penanggulangan banjir dalam P-APBD 2009, â kata Bupati seraya mengatakan semua saran dan pendapat para anggota dewan, tetap menjadi perhatian Pemkab Asahan dimasa yang mendatang.
Di akhir sidang paripurna itu, Bupati Asahan menyerahkan nota keuangan perubahan APBD Asahan TA 2009 kepada panitia anggaran legislative untuk dibahas. Budianto dari Praksi Bersatu menerima naskah nota keuangan perubahan untuk dilakukan pembahasan bersama anggota panggar DPRD Asahan. (rud)
Jakarta ( Berita ) : Â Jepang melalui perwakilan kamar dagangnya di Association of Southeast Asia Nation (ASEAN) telah menyumbang uang sejumlah 62 juta dolar AS atau sekitar Rp680 miliar untuk menangkal imbas krisis ekonomi global yang dialami oleh negara-negara anggota ASEAN.
“Detail penggunaan sumbangan tersebut belum dibicarakan, namun kami sangat berharap kontribusi ini dapat membantu negara-negara ASEAN menghadapi situasi ekonomi yang sedang sulit,” kata Penasehat Hubungan Kerjasama Jepang-Indonesia Mitsuko Ito di Jakarta, Selasa [30/06] .
Dia menjelaskan, hubungan dekat dengan ASEAN baik secara politis maupun ekonomi telah membuat pihaknya memutuskan untuk membantu 10 negara yang tergabung dalam organisasi tersebut.
Selain bantuan uang, katanya, beberapa komunitas pebisnis Jepang yang beroperasi di seluruh negara ASEAN tanggal 29 Juni 2009 telah mengadakan pertemuan dengan Sekretariat Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan di Jakarta.
Menurutnya, pertemuan tersebut membahas hubungan bisnis yang selama ini dilakukan pebinis Jepang di wilayah ASEAN serta sesi berbagi saran dan ide untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik lagi.
Menurut Mitsuko, pertemuan tersebut adalah yang kedua kalinya setelah dilakukan pertemuan pertama tahun lalu di Bangkok, Thailand.
Dalam pertemuan antara Sekjen ASEAN dan pebisnis Jepang tersebut, terungkap keinginan untuk membantu promosi ASEAN di negara Asia lain lewat program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan Jepang di wilayah ASEAN.
“Promosi ASEAN ke negara-negara lain penting karena dapat meningkatkan popularitas organisasi ini di mata dunia dan dapat mendatangkan investor yang lebih banyak lagi,” katanya.
Sementara itu, Ketua organisasi perdagangan luar negeri Jepang atau the Japanese External Trade Organization (Jetro) Yasuo Hayashi menyampaikan pesan kepada para pejabat di sekretariat ASEAN agar potensi negara anggota dapat dimaksimalkan.
Pembicaraan antara negara anggota ASEAN dan perwakilan kamar dagang Jepang untuk ASEAN menyepakati kerja sama dalam tiga hal yakni memperkuat kondisi investasi di negara-negara ASEAN, mengurangi kemiskinan dan meminimalisir perbedaan pembangunan yang terjadi di negara-negara ASEAN.
Sepuluh anggota negara ASEAN yakni Indonesia, Malaysia, Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. ( ant )
MENHAN MALAYSIA : Menteri Pertahanan Malaysia Dato’ Seri Ahmad Zaid bin Hamidi (kanan) saat menolak berkomentar mengenai permasalahan TKI dalam jumpa pers bersama Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di Departemen Pertahanan, Jakarta, Selasa (30/6). Pertemuan kedua Menhan tersebut membahas masalah perbatasan kedua negara. ( FOTO ANTARA/Fanny Octavianus/Koz/hp/09.)
Jakarta ( Berita ) : Â Pemerintah RI dan Malaysia sepakat untuk mengintensifkan komunikasi, guna menghindari salah persepsi dan pengertian antara dua pihak menyikapi berbagai persoalan yang ada termasuk masalah perbatasan darat dan laut kedua negara.
“Kami berbicara tentang kemungkinan untuk memperbanyak kunjungan informal tokoh pemerintah maupun militer kedua negara, termasuk purnawirawan senior militer, untuk memperkokoh saling pengertian,” kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di Jakarta, Selasa [30/06].
Berbicara usai menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Malaysia Dato Seri Ahmad Zahid bin Hamidi, Juwono mengatakan, kedua pihak sepakat untuk meredakan ketegangan di Blok Ambalat, yang beberapa waktu belakangan sempat menghangat.
“Khusus untuk Ambalat, kami sepakat untuk meredakan ketegangan antara lain dengan menetapkan batas patroli oleh angkatan laut dan polisi maritim kedua negara, hingga tidak ada lagi persepsi pelanggaran wilayah oleh masing-masing pihak,” kata Juwono.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Malaysia Dato Seri Ahmad Zahid bin Hamidi mengatakan, pihaknya berharap dengan komunikasi yang intensif, segala persoalan termasuk Ambalat dapat diselesaikan dalam waktu dekat.
“Semisal pada bulan Juli mendatang, akan ada pertemuan teknis antara kedua negara untuk menyelesaikan persoalan Blok Ambalat,” katanya.
Hamidi sepakat agar selama proses perundingan berlangsung, maka gelar kekuatan yang dilakukan kedua negara harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah disepakati kedua pihak, yakni gelar kekuatan yang terukur dan berada di batas yang telah ditetapkan hingga tidak ada persepsi pelanggaran wilayah oleh masing-masing pihak.
Tentang batas zona yang disepakati dalam patroli bersama di wilayah kedua negara di Blok Ambalat, kedua menteri pertahanan sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya kepada komandan setiap angkatan bersenjata dan polisi maritim kedua negara.
“Agar tidak salah persepsi, maka perlu ada komunikasi yang intensif antara kedua pihak, mulai dari pejabat negara, pejabat militer, tokoh masyarakat dan purnawirawan senior angkatan bersenjata kedua negara. Jadi, kita memiliki persepsi yang sama dan dapat menyelesaikan segala persoalan dengan suasana dingin,” kata Hamidi.
Selain masalah perbatasan, kedua negara juga sepakat untuk menjajaki industri bersama bidang pertahanan. Dan terkait itu, Menteri Pertahanan Hamidi mengadakan kunjungan ke PT Pindad. ( ant )
Jenewa ( Berita ) : Â Jumlah kasus flu babi di seluruh dunia telah mencapai 70.893 dan 311 orang diantaranya tewas, sejak virus itu pertama kali ditemukan pada akhir Maret, menurut data yang dikeluarkan Badan Kesehatan Dunia (WHO), Senin [29/06].
Data itu menunjukkan bahwa ada 11.079 kasus penjangkitan baru influenza A(H1N1), termasuk 48 orang yang tewas, sejak buletin terakhir dikeluarkan pada Jumat.
Kenaikan terbesar dalam kasus itu dilaporkan terjadi di AS, yang ketambahan 6.268 kasus, termasuk 40 orang yang tewas, sehingga jumlah keseluruhan orang yang terjangkit di negara itu menjadi 27.717, termasuk 127 korban yang tewas. Kanada mendapat tambahan 1.043 kasus baru, sehingga jumlah total flu babi di negara itu kini mencapai 7.775, termasuk 21 korban tewas.
Di Australia terdapat 758 kasus baru, termasuk empat kematian, sehingga jumlah penderita di negara itu menjadi 4.038 dan tujuh orang tewas.
Badan kesehatan AS menyatakan, Jumat, sedikitnya satu juta orang di negara itu telah terserang flu babi, atau sekitar 50 kali lipat dari jumlah kasus yang dilaporkan secara resmi.
Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AS (CDC) menyimpulkan jumlah itu berdasarkan atas pola komputer dan survei terhadap masyarakat yang diketahui terserang parah oleh jenis flu baru itu.
Beberapa negara yang terjangkit tidak lagi mencatat semua kasus menurut badan kesehatan PBB tersebut, sementara negara-negara lain tidak memberikan laporan pada buletin-buletin yang terbit tiga kali sepekan. ( ant/afp)
Jakarta ( Berita ) : Â Salah satu tugas Gubernur Bank Indonesia pengganti Boediono adalah memberantas praktek “mafia” yang beroperasi di bank sentral itu, kata anggota komisi XI DPR RI, Harry Azhar Aziz di Jakarta, Selasa [30/06].
Dia menilai, salah satu kegagalan Gubernur BI sebelumnya adalah ketidak mampuan memberantas praktek “mafia” tersebut yang hingga kini masih tetap bercokol di BI. Menurut dia, salah satu indikasi adanya praktek “mafia” tersebut antara lain, bank yang mestinya sudah di “black list” tetapi masih tetap bisa bermain di pasar modal.  ”Saya nilai ini suatu kegagalan karena masih ada semacam mafia tertentu di BI yang tidak mampu diatasi,” katanya.
Tugas gubernur BI lainnya kata Harry adalah mampu mengendalikan inflasi pada tingkat tiga persen dan menjaga suku bunga acuan (BI Rate) sekitar 1,5 persen di atas tingkat laju inflasi.
“Dia (calon gubenur BI,red) juga harus mampu memperlancar intermediasi antara bank yang hari ini macet khususnya yang berkaitan dengan kegiatan sektor riil,” kata Harry yang juga wakil Ketua Panitia Anggaran DPR itu.
Terkait dengan pengajuan nama calon Gubernur BI ke DPR oleh Presiden, Harry mengatakan lebih cepat lebih baik sehingga tidak menjadi bola liar ranah politik.
“Sejak awal saat Boediono mengundurkan diri saya sudah katakan segera diajukan penggantinya karena kalau tidak, bisa menjadi bola liar politik,” katanya. Â Tetapi hingga saat ini Presiden belum juga mengajukan nama calon pengganti Boediono ke DPR.
Menurut Harry, Presiden boleh saja mengajukan satu calon Gubernur Bank Indonesia pengganti Boediono, tetapi tidak ada jaminan apakah ia akan diterima oleh Komisi XI atau tidak. “Boleh-boleh saja presiden mengajukan satu nama, kalau misalnya terlalu capai memikirkan nama lebih dari satu. Soal diterima atau ditolak itu urusan Komisi XI,” kata Harry Azhar di Jakarta, Selasa.
Pengajuan satu nama katanya, memiliki konsekuensi karena jika komisi XI menolak nama tersebut maka yang bersangkutan tidak bisa lagi diajukan untuk kedua kalinya.
Menyinggung soal uji kelayakan dan kepatutan “fit and proper test” menurut Harry bukan satu keharusan. Itu tergantung Komisi XI. Jika Komisi XI ingin memperdalam (pengenalannya-red)Â tentang calon yang bersangkutan, maka uji kelayakan dan kepatutan bisa dilakukan. ( ant )
Medan ( Berita ) : Â Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan siap menangani pasien penderita virus H1N1 atau penyebab flu babi di daerah Sumatera Utara.
Humas RSU Pirngadi Medan, Susianto kepada ANTARA, Selasa [30/06], mengatakan, RSU Pirngadi sudah siap menerima pasien penderita flu babi bila itu terjadi.
Virus H1N1 cukup menggemparkan dunia dan sampai saat ini virus tersebut sudah masuk ke Indonesia, delapan orang telah dinyatakan meninggal dunia.
Dengan positifnya virus tersebut masuk ke Indonesia, pemerintah mengimbau semua rumah sakit yang ada di Indonesia harus selalu siap sedia menampung pasien penderita flu babi.
Untuk itu, pihak RSU Pirngadi Medan sudah menyiapkan segala sesuatu untuk melayani pasien yang positif terkena virus flu babi di Medan.
Persiapan yang dilakukan oleh pihak RSU Pirngadi Medan di antaranya telah membentuk tim pelayanan khusus terpadu dengan sejumlah tenaga medis khusus yakni sejumlah dokter dan perawat.
Tim pelayanan khusus terpadu menangani pasien penderita virus flu babi itu telah mendapatkan pendidikan atau latihan khusus dalam penanganan pasien virus flu babi.
Selain dokter dan perawat yang telah disiapkan oleh pihak RSU Pirngadi Medan adalah peralatan dan ruang isolasi khusus pasien penderita flu babi. Peralatan yang disediakan untuk penanganan pasien flu babi yang paling utama alat bantu pernafasan jangka panjang dan baju khusus untuk pasien, perawat dan dokter.
Sedangkan untuk ruangan, telah disiapkan ruangan khusus isolasi yang terdiri dari delapan kamar, katanya.
Dia menambahkan pihak RSU Pirngadi harus selalu siap menangani pasien flu babi karena RSU itu sebagai rumah sakit rujukan di Medan. Untuk sementara ini, Sumut khususnya wilayah Medan belum ada satu pun pasien yang dilaporkan menderita virus flu babi. ( ant )
Jakarta ( Berita ) :  Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri menandatangani surat keputusan penggantian Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Abubakar Nataprawira oleh mantan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Nanan Sukarna.
“Pak Abubakar diganti karena pada 1 Juli 2009 atau besok pagi akan memasuki masa pensiun,” kata Kepala Bidang Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ketut Untung Yoga Ana di Jakarta, Selasa [30/06] .
Kapolri diojadwalkan akan memimpin langsung upacara serahterima jabatan pada Selasa (30/6) pukul 17:00 WIB. Abubakar pada 27 Juni 2009 genap berusia 58 tahun sehingga pada 30 Juni 2009 harus memasuki masa pensiun.
Ia adalah alumni Akabri Bagian Kepolisian tahun 1974 seangkatan dengan Wakapolri Komjen Pol Makbul Padmanagara dan Kapolri namun keduanya lebih muda dibandingkan dengan Abubakar.
Saat kerusuhan 27 Juli 1998, Abubakar menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Pusat namun namanya tidak tenggelam akibat kasus itu bahkan dapat meraih pangkat hingga bintang dua. Sedangkan Nanan kini adalah staf Ahli Kapolri.
Alumni terbaik Akabri Bagian Kepolisian tahun 1978 ini pernah dicopot sebagai Kapolda Sumut tahun 2008 lalu sebagai bentuk tanggung jawab sebagai pimpinan pasca unjuk rasa anarkhis di depan gedung DPRD Sumatera Utara yang menyebabkan Ketua DPRD Sumut Abdul Azis Angkat tewas.
Usai dicopot Nanan masuk kotak menjadi Staf Ahli namun ia tidak perlu menunggu lama karena tidak sampai satu tahun, ia mendapatkan jabatan strategis di Mabes Polri yakni sebagai Kepala Divisi Humas. Mantan Wakapolda Metro Jaya dan Kapolda Kalbar ini dikenal cerdas namun humanis dan dekat dengan kalangan pers. Â ( ant )
London ( Berita ) : Â Dirjen Asia Pasifik Kemlu Jerman, Dubes Hans Henning Blomeyer-Bartenstein mengakui peranan penting Indonesia di kawasan Asia Tenggara, antara lain dalam mewujudkan ASEAN “community” serta mendorong pembentukan mekanisme perlindungan HAM dan demokratisasi.
Hal itu disampaikannya kepada delegasi pertemuan “Policy Planning Consultation” (PPC) Indonesia-Jerman, demikian penjelasan dari KBRI Berlin yang diterima koresponden ANTARA London, Selasa [30/06] .
Dubes Artauli R.M.P. Tobing, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Deplu, didampingi Dubes RI di Berlin, Eddy Pratomo, memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan PPC Indonesia-Jerman tersebut.
Pada kesempatan itu, Kepala BPPK mengadakan pertemuan dengan Dirjen Asia Pasifik Kemlu Jerman, “Policy Planning Division” Kemlu Jerman, dan beberapa lembaga “think-tank” terkemuka Jerman yaitu “German Council on Foreign Relations” (DGAP), “German Institute for International and Security Affairs” (SWP), dan “Friedrich Naumann Stiftung” (FNS).
Pada pertemuan-pertemuan tersebut, telah dibahas isu-isu bilateral dan global serta kerja sama dibidang demokratisasi.
Pertemuan PPC RI-Jerman ini merupakan pertemuan yang pertama kali dilaksanakan dan mendapat sambutan positif dari pihak Jerman.
Kepala BPPK Deplu menyampaikan berbagai perkembangan dalam negeri Indonesia, antara lain pelaksanaan pemilu legislatif dan persiapan Pemilu Presiden pada 8 Juli mendatang, serta perkembangan politik dan ekonomi di kawasan ASEAN.
Dalam pertemuan PPC tersebut, dibahas masalah bilateral yang dipimpin Dubes Eddy Pratomo mencakup berbagai isu antara lain “draft parthnership and cooperation agreement” RI-EU, larangan terbang maskapai nasional Indonesia ke UE.
Selain itu, juga rencana kunjungan tingkat tinggi (kepala pemerintahan), pembentukan forum bilateral RI-Jerman, perjanjian bebas visa pemegang paspor diplomatik, penjajakan kerja sama pendirian Universitas/Institut Kelautan, tindak lanjut “World Ocean Conference” dan rencana pembentukan “Forum for Interfaith Dialogue”.
Pada Pertemuan Kepala BPPK dengan “Head of Policy Planning Division” Kemlu Jerman, Dr. Markus Ederer, kedua pihak membahas kebijakan luar negeri Jerman, krisis ekonomi global, perubahan iklim, terorisme, dan “energy and food security”.
Dr. Markus Ederer menjelaskan, sebagaimana Indonesia yang menempatkan ASEAN sebagai “first corner stone” politik luar negeri-nya, Jerman menempatkan Uni Eropa dan Amerika Serikat merupakan “corner stone” utama dari kebijakan luar negeri Jerman.
Sementara itu, dalam menghadapi krisis keuangan global, Jerman mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam rangka merangsang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mencegah kenaikan angka pengangguran.
Pertemuan dengan tiga lembaga “think-tank” di Jerman, membahas perkembangan-perkembangan di kawasan regional dan internasional serta kemungkinan untuk menjalin kerja sama dalam melakukan pelatihan bagi “policy planners” dan “capacity building” di masa mendatang.
Lembaga-lembaga “think-tank” Jerman tersebut, terlihat antusias dalam mengetahui kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini dan semakin memahami peran penting Indonesia, baik dalam lingkup bilateral maupun regional.
Dalam kesempatan itu, Friedrich Naumann Stiftung menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan dukungan kepada Indonesia dalam upaya pemajuan demokrasi dan HAM, sementara itu DGAP menyatakan keinginannya untuk mengadakan seminar/”round table discussion” di Indonesia dalam waktu dekat. ( ant )
Mendagri Sarankan Pemilihan Gubernur Tidak Langsung
Makassar ( Berita ) : Â Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Mardiyanto, di Makassar, Selasa [39/06] , menyarankan pemilihan gubernur sebaiknya tidak langsung. “Pemilihan gubernur harusnya tidak langsung karena biayanya sangat tinggi,” katanya.
Meski demikian, pihaknya tetap menunggu keputusan akhir proses perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Proses tersebut masih berkutat di antara mempertahankan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung atau dipilih kembali oleh DPRD.
Ia mengatakan, pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah sudah terbukti menghabiskan banyak biaya, seperti di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.
Di Sulsel, pemilihan gubernur langsung diselenggarakan sebanyak dua putaran karena ketidakpuasan salah satu calon atas hasil penghitungan suara akhir.
Di Jatim, pemilihan gubernur diulang hingga tiga putaran karena sejumlah kasus, di antaranya dugaan penggelembungan suara. “Untung saja tidak sampai empat putaran,” ujarnya.
Selain menguras anggaran belanja dan pendapatan daerah, sejumlah pihak juga menilai pilkada juga rawan menimbulkan konflik antarkepentingan yang merugikan masyarakat.
UUD 1945 juga bisa dijadikan dasar pada kemungkinan untuk kembali ke sistem pemilihan kepala daerah sebelum tahun 2004. Pasal 18 UUD 1945 hanya menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis.
Perubahan itu tentunya juga akan berdampak pada penyelenggara pemilihan umum yaitu komisi pemilihan umum di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten hingga proses pemilihan secara keseluruhan. Â Hingga kini, belum ada kepastian kapan proses perubahan undang-undang tersebut selesai, sedangkan pelaksanaan pilkada di sejumlah provinsi semakin dekat. Â ( ant )
Pesona aktor Hollywood Brad Pitt bukan hanya terletak pada parasnya yang tampan. Sifat dermawan mantan istri Jennifer Aniston ini juga mampu membuat orang simpatik terhadapnya.
Sidang perdana penyanyi bertubuh mungil Sri Rosa Roslaina Handayani alias Rossa terpaksa ditunda lantaran kedua belah pihak tidak menghadiri sidang perdananya yang digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.
Menjelang peristiwa kematian Michael Jackson, penyanyi Ne-Yo sedang menggarap sebuah album kolaborasi, namun sayang hal tersebut kandas lantaran kematian Jacko.
Film ‘Tarix Jabrix 2’ bakal luncur dipasaran pada 2 Juli mendatang. Meski film ini bergenre komedi, tetapi Hanung mengatakan kalau film ini masih berisi pesan kritikan yang ditujukan untuk Jakarta.
Masih ingatkan dengan tokoh Smurfs dalam film kartun. Kali ini film yang menampilkan mahluk berwarna biru tersebut bakal dibuat dalam bentuk tiga dimensi.
Walau banyak artis telah tampil bugil di dalam film, tapi adegan tersebut memiliki kesulitan tersendiri. Untuk mengatasi masalah, Adam Sandler perintahkan semuanya orang untuk bugil.
Justin Timberlake dikabarkan sedang mempertimbangkan rencana untuk tampil dalam pertunjukan di London's O2 arena, yang tadinya akan menjadi tempat pertama konser alamarhum King of Pop Michael Jackson.
Rencana untuk membuat film kisah hidup The King of Pop, Michael Jackson seperti terus bergulir. Walaupun hingga saat ini belum ada produser Hollywood yang serius untuk menggarapnya.
Club Eighties Tunda Bikin Film Karena Tarix Jabrix
Persaingan industri film di Indonesia sepertinya semakin kompetitif. Karena hal itulah grup band Club Eighties yang merencanakan bikin film terpaksa harus menundanya karena kedahuluan ‘Tarix Jabrix 2’.
Band The Changcuters saat ini semakin laris di pasaran, tidak hanya sekedar di dunia musik, mereka juga eksis di dunia layar lebar dan berharap bisa seperti grup Warkop DKI.
Selebriti muda yang sudah menjadi janda dua anak yaitu Britney spears, menyampaikan kabar gembira mengenai hubungan asmaranya dengan seseorang di pihak manajemen-nya.
