Maraknya penjualan ponsel ilegal selama tahun 2006 telah merugikan negara sebesar Rp 42 triliun. Departemen Perdagangan memprediksi kerugian ini akan semakin besar di tahun 2007 dan 2008.
Dalai Lama akan Bertemu Presiden Obama di Gedung Putih
Seorang juru bicara Gedung Putih mengatakan tidak akan ada kesempatan bagi wartawan untuk memotret, tetapi mengatakan Gedung Putih akan mengeluarkan foto resmi.
Franz Ferdinand sepertinya tak mau menyia-nyiakan waktunya. Setelah ia merilis album ‘Tonight: Frans Ferdinand’ pada 2009, kini band tersebut tengah menggarap album keempatnya, yang tentu saja berbeda dengan sebelumnya.
Walaupun dirinya belum sukses dilayar lebar, namun nama Peter Andre telah berkibar dalam dunia peran dilayar kaca. Meski demikian, ia dikabarkan akan bermain untuk film ‘Grase’.
Semakin berisi semakin merunduk merupakan ungkapan dari ilmu padi. Istilah ini lah yang terus dipakai oleh aktor Dude Herlino. Walau dirinya telah sukses, namun ia tetap mengaku akan mengasah kemampuannya dalam berakting.
Kalau seorang musisi buat album untuk dirinya, beda dengan apa yang dilakukan oleh Titi DJ. Kali ini ia meluncurkan album baru yang berjudul ‘Titi to Diana’. Album yang berisi tujuh lagu memang dipersembahkan untuk Diana Nasution.
Titi DJ dan Diana Nasution merupakan sosok-sosok musisi senior Indonesia. Walaupun pada awalnya meraka fans dan idola, tapi kini Titi DJ membuat album yang dipersembahkan untuk Diana Nasution. Menanggapi hal itu, Diana pun mengaku senang.
Menggelar konser musik merupakan sebuah pekerjaan besar bagi seorang musisi. Bahkan untuk kesuksesan konser tersebut tentunya dibutuhkan persiapan. Hal itulah yang dilakukan oleh Gita Gutawa yang harus menerapkan disiplin tinggi dalam membagi waktu.
Java Jazz 2010 tidak lama lagi akan diselenggarakan pada awal bulan Maret nanti, saat ini para pengisi acara di ajang tersebut sudah mulai mempersiapkan aksi-aksinya, salah satunya adalah RAN.
Banyaknya fenomena yang merugikan dari pernikahan siri, membuat pemerintah akhirnya merencanakan RUU Nikah Siri. Selain itu adapula isu yang menyatakan fatwa haram atas pernikahan dengan cara tersebut. Menanggapi hal tersebut, penyanyi senior Dewi Gita mendukung jika nikah siri mendapat fatwa haram.
Setelah cukup lama vakum dari belantika musik tanah air dan baru mulai merilis album terbaru, ternyata Dewi Gita telah siap dengan berbagai macam project di bidang musik, salah satunya adalah memiliki rencana untuk berduet dengan sang suami yaitu Armand Maulana.
Walau usianya tergolong muda, namun kesuksesan Gita Gutawa di dunia musik Indonesia tak ada yang bisa meragukan lagi. Melihat hal tersebut, sang ayah Erwin Gutawa yang juga musisi mendukung Gita untuk membuat konser.
Dewi Gita akhirnya kembali lagi, setelah 10 tahun tidak merilis album baru, kini dirinya sudah siap untuk bersaing dengan penyanyi-penyanyi muda lewat single pertamanya yang berjudul 'Maaf'.
Layak seorang perempuan yang pada dasarnya ingin tampil seksi dan menjadi pusat perhatian, hal itu pun yang dilakukan oleh Vina Panduwinata. Walau dirinya sudah tak muda lagi, tapi ia mengaku memang dari dulu senang tampil seksi.
Vina Panduwinata merupakan salah satu penyanyi wanita Indonesia yang terbilang senior dalam industri musik. Walau usianya sudah tak muda lagi tapi tidak berarti dirinya tidak mampu berkarya lagi. Pasalnya saat ini saja ia akan meluncurkan album barunya.
Kabar adanya Rancangan Undang-Undang pernikahan yang baru menimbulkan banyak kontroversi. Kalau sebelumnya aktris Luna Maya mempersilakan nikah siri, tetapi ia sangat menentang dengan kawin kontrak.
Belakangan ini muncul adanya rancangan undang-undang yang bakal mempidanakan bagi seseorang yang melakukan nikah siri, poligami, dan kawin kontrak. Tapi bagi aktris Luna Maya mempersilakan kepada mereka yang mau menikah siri.
Tahun ini presenter Dahsyat Raffi Ahmad belum mau memutuskan untuk memperistri Yuni Shara. Mantan pacar Laudya Cyntia Bella itu masih ingin memikirkan soal karir.
Olga Syahputera beberapa kali pernah menyindir soal status janda Yuni Shara dan anaknya saat membawakan acara 'Dahsyat'. Yuni Shara menegur banyolan Olga tersebut.
Film klasik ‘Taxi Driver’ rencananya akan diproduksi kembali, bahkan nama seperti Martin Scorsese dan Robert De Niro bakal ditunjuk untuk bermain dalam film remake tersebut.
Reuni-nya grup band beraliran grunge yaitu Soundgarden, tampaknya bukan isapan jempol belaka, mereka dikabarkan akan menjadi band utama dalam pagelaran musik akbar Lollapalooza tahun ini.
Presiden Tawarkan Investasi Di Bidang Listrik Kepada Pengusaha AS
Jakarta ( Berita ) : Â Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menawarkan kesempatan investasi di bidang listrik dan pertanian kepada sekitar 200 pengusaha Amerika Serikat (AS).
Dalam salinan pidato Presiden pada acara forum bisnis di Hotel Four Season, Boston, AS, pada Sabtu 26 September 2009 yang diterima ANTARA dari Sekretariat Presiden di Jakarta, Minggu [27/09] , Presiden Yudhoyono memaparkan keberhasilan Indonesia mengatasi krisis keuangan global dan memperbaiki iklim investasi.
Presiden menekankan setelah goncangan krisis keuangan dunia, ekonomi Indonesia tetap stabil dan dapat kembali ke angka pertumbuhan enam persen seperti sebelum masa kriris atau bahkan lebih dari angka tersebut.
Dalam pidatonya, Presiden menjelaskan program prioritas yang akan dijalankan pemerintah Indonesia selama lima tahu ke depan di bawah kepemimpinannya.
Presiden berharap sumbangan dan keterlibatan pengusaha AS dalam program prioritas tersebut karena menyediakan kesempatan untuk berinvestasi.
Listrik
Salah satunya, menurut Kepala Negara, adalah di bidang tenaga listrik yang di bawah peraturan baru membolehkan sektor swasta untuk berinvestasi tidak hanya pada pembangunan tenaga listrik, tetapi juga pada transmisi dan distribusi tenaga listrik.
“Parlemen kami juga telah meloloskan peraturan tentang zona ekonomi khusus yang memungkinkan pemerintah mengembangkan zona ekonomi dan kegiatan ekonomi yang akan ditunjang oleh kebijakan dan insentif yang tepat,” tuturnya.
Presiden juga menyebutkan salah satu program prioritas pemerintah adalah membangun sarana infrastruktur dengan pola kerjasama yang melibatkan sektor swasta.
Sehingga, lanjut dia, kesempatan berinvestasi dan melakukan bisnis di Indonesia kini tidak hanya di kota-kota besar di Pulau Jawa tetapi di seluruh wilayah Indonesia.
Ia juga menyebutkan salah satu sektor yang menjadi prioritas selama lima tahun ke depan adalah industri pertanian.
“Ada beberapa kesempatan baru dalam berbagai sektor yang akan menjadi prioritas, termasuk industri pertanian. Kami juga akan fokus meningkatkan kompetisi di sektor industri, mempercepat perkembangan sektor pariwisata, dan sektor jasa lainnya,” kata Presiden.
Untuk itu, lanjut dia, Indonesia terus menerus berupaya memperbaiki iklim investasi dengan cara menghilangkan segala hambatan seperti memperpendek waktu birokrasi dan memperbaiki kebijakan di bidang investasi.
“Di bawah pemerintahan yang sekarang, kami telah memulai reformasi birokrasi di beberapa kementerian, termasuk Departemen Keuangan dan Badan Pertanahan Nasional. Proses reformasi birokrasi ini ditargetkan selesai pada 2011,” jelasnya.
Presiden juga mempromosikan sumber daya manusia Indonesia dengan komposisi penduduk saat ini hampir 50 persen berusia di bawah 29 tahun.
“Indonesia memiliki tenaga kerja muda dan produktif, dengan hampir 50 persen penduduk berusia di bawah 29 tahun. Hal ini merupakan keuntungan bagi masa depan Indonesia dan kami akan berinvestasi di bidang pendidikan dan program produktivitas lainnya yang akan meningkatkan kualitas tenaga kerja dan sumber daya manusia,” tuturnya.
Presiden menyebutkan salah satu target pembangunan Indonesia saat ini adalah di bidang industri kreatif seperti film, animasi, musik, dan barang kerajinan, yang diperkirakan telah menyumpang 6,3 persen dari produk domestik bruto.
Dalam penutup pidatonya, Presiden menyampaikan lima tahun terakhir di bawah kepemimpinannya Indonesia telah mencapai perkembangan mengagumkan, bahkan melebihi dari yang diharapkan.
“Sekarang ada keyakinan yang baru di Indonesia, kami memiliki demokrasi yang lebih sehat dan kuat, dan Indonesia memiliki hubungan yang lebih baik, lebih dimengerti oleh dunia,” ujarnya.
Presiden menyampaikan keyakinannya bahwa lima tahu ke depan di bawah kepemimpinannya pada periode yang kedua, Indonesia dapat mencapai keadaan yang lebih baik lagi.
Pidato Presiden Yudhoyono di forum bisnis pengusaha AS diselenggarakan atas kerja sama antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin ) Indonesia dan Amerika Serikat.
Acara tersebut merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian kunjungan Presiden Yudhoyono di AS untuk menghadiri pertemuan G20 di Pittsburgh. Setelah dua hari berada di Pittsburgh, Presiden melanjutkan lawatan ke Kota Boston.
Selain menghadiri forum bisnis, di Boston Presiden juga akan memberikan kuliah umum di Universitas Harvard. Kepala Negara beserta rombongan dijadwalkan tiba kembali di tanah air pada 30 September 2009. ( ant )
Pemprov Sumut Gagal Bangkitkan Kepedulian Masyarakat
Medan ( Berita ) : Â Pemprov Sumut dinilai gagal dan kurang peduli dalam membangkitkan semangat kepedulian dan rasa simpati di kalangan masyarakat terhadap warga yang mengalami musibah di daerah itu.
Indikasi itu dapat dilihat dari kurangnya kebijakan Pemprov Sumut terhadap musibah banjir di Mandailing Natal (Madina), kata pengamat dan pemerhati masalah sosial politik, Drs. Irfan Simatupang, MSi kepada ANTARA di Medan, Minggu [27/09].
Menurut Irfan, Pemprov Sumut terkesan “adem-adem” saja dalam menyikapi terjadinya musibah banjir bandang yang menggenangi dan menghanyutkan rumah di enam desa di Kecamatan Muara Batang Gadis, Madina tersebut.
Padahal, kata dia, musibah banjir yang terjadi di Madina itu bukan tergolong bencana biasa karena menimpa ribuan kepala keluarga sehingga bukan sekadar musibah lokal.
Jika dikalkulasikan secara meteri, banjir tersebut diperkirakan telah menimbulkan kerugian puluhan miliar rupiah karena banyaknya rumah yang rusak.
Jumlah kerugian itu belum dihitung dari kondisi psikologis warga dan korban jiwa yang muncul. “Karena itu, musibah di Madina wajar dikategorikan musibah nasional,” kata Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (Fisipol) USU tersebut.
Namun upaya untuk mengumpulkan bantuan yang dilakukan Pemprov Sumut sangat kurang maksimal sehingga musibah banjir Madina itu dianggap biasa-biasa saja. Kurangnya ekspos dan kebijakan untuk membantu itu menyebabkan masyarakat, khususnya warga Kota Medan kurang merasa prihatin dan berempati terhadap musibah banjir di Madina tersebut.
“Orang Medan seperti menonton bencana di Afrika saja (melihat musibah banjir di Madina). Rasa tergugahnya gak ada sama sekali,” katanya.
Kurangnya kepedulian Pemprov Sumut itu menyebabkan bantuan untuk korban banjir di Madina kurang banyak. “Paling-paling dari pemkab Madina atau Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) saja,” katanya.
Mungkin, kata Irfan, Pemprov Sumut perlu “belajar” dari Pemprov Jawa Barat (Jabar) yang mampu membangkitkan kepedulian masyarakat, termasuk dari daerah lain untuk membantu musibah gempa yang terjadi di Tasikmalaya beberapa waktu lalu.
Pemprov Jabar berhasil membangkitkan rasa kepedulian itu dengan memanfaatkan bantuan media massa, termasuk televisi untuk menunjukkan kerusakan akibat gempa tersebut.
Hasilnya, pengusaha seperti DL. Sitorus yang berasal dari Sumut pun ikut menyumbangkan dana miliaran rupiah untuk warga korban gempa berkekuatan 7,3 skla richter itu.
Untuk selanjutnya, sebagai pihak yang berwenang dalam mengumpulkan dan menyalurkan bantuan, Pemprov Sumut diharapkan lebih dapat memaksimalkan fungsinya membangkitkan kepedulian masyarakat.
“(Menggugah kepedulian warga) itu menjadi tugas pemerintah, bukan kerjaan LSM atau parpol.”
Sebelumnya, Sungai Batang Gadis meluap pada Senin (14/9) malam dan menggenangi ratusan rumah di enam desa di Kecamatan Muara Batang Gadis, Madina, Sumut, yakni Desa Lubuk Kapundung I, Desa Lubuk Kapundung II, Hutaimbaru, Desa Rantau Panjang, Desa Saleh Baru dan Desa Tagilang Julu.
Akibat banjir tersebut, 10 warga hanyut terbawa air yang sembilan diantaranya ditemukan tewas dan satu orang lagi yang masih bayi masih belum ditemukan. ( ant )
Medan ( Berita ) : Â Warga yang menjadi korban banjir di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut membutuhkan alat-alat dapur untuk memasak makanan sehari-hari.
“Itu permintaan masyarakat yang belum dapat kami penuhi,” kata Camat Muara Batang Gadis, Indra Sakti Nasution yang dihubungi ANTARA dari Medan, Minggu [27/09].
Secara umum, kata Indra Sakti, pihaknya sudah memenuhi kebutuhan warga warga yang menjadi korban banjir akibat meluapnya Sungai Batang Gadis tersebut. Bantuan-bantuan itu, ada yang berasal dari Pemkab Madina berupa berbagai jenis makanan, minuman, obat-obatan serta cangkul dan sekop yang dapat digunakan warga untuk mengolah sementara tempat pengungsian mereka.
Pihaknya juga sudah menyalurkan bantuan berupa tenda-tenda pengungsian yang disumbangkan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). “Jadi, secara keseluruhan, semua bantuan sudah kami kirimkan,” katanya.
Namun, kata dia, belakangan ini muncul permintaan baru dari warga agar Pemkab Madina menyediakan alat-alat dapur untuk memasak kebutuhan sehari-hari.Ia mengaku pihaknya belum dapat memenuhi permintaan masyarakat tersebut. “Tetapi dalam minggu ini (permintaan itu) akan kami dipenuhi,” katanya.
Sebelumnya, Sungai Batang Gadis meluap pada Senin (14/9) malam dan menggenangi ratusan rumah di enam desa di Kecamatan Muara Batang Gadis, Madina, Sumut, yakni Desa Lubuk Kapundung I, Desa Lubuk Kapundung II, Hutaimbaru, Desa Rantau Panjang, Desa Saleh Baru dan Desa Tagilang Julu.
Akibat banjir tersebut, 10 warga hanyut terbawa air yang sembilan diantaranya ditemukan tewas dan satu orang lagi yang masih bayi masih belum ditemukan.
Musibah yang terjadi beberapa hari menjelang Lebaran tersebut telah mendorong berbagai pihak untuk menmgulurkan bantuan mereka. ( ant )
Medan ( Berita ) : Â Data dari pihak kepolisian, terdapat 40 korban tewas dari 76 peristiwa kecelakaan lalulintas (lakalantas) yang terjadi di Sumut dalam 14 hari Operasi Ketupat Toba 2009.
Jumlah itu merupakan hasil pemantauan dari H-7 hingga H+6 Lebaran atau 14 hari dalam Operasi Ketupat Toba 2009, kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Baharudin Djafar yang dihubungi di Medan, Minggu [27/09] .
Baharudin mengatakan, jumlah 76 peristiwa lakalantas tersebut juga menimbulkan korban luka berat sebanyak 64 orang dan luka ringan 39 orang.
Namun, khusus pada H+6 Operasi Ketupat Toba 2009, terjadi tujuh peristiwa lakalantas yang menyebabkan lima pengguna jalan meninggal dunia. Selain itu, terdapat juga tiga korban luka berat dan tiga korban luka ringan dalam peristiwa lakalantas yang terjadi pada H+6 tersebut.
Ia mengatakan, berdasarkan data kewilayahan, peristiwa lakalantas di Sumut paling banyak terjadi di wilayah hukum Polres Asahan dengan jumlah 20 kasus.
Kemudian, disusul Polres Labuhan Batu dengan 15 kasus lakalantas, Polresta Binjai 12 kasus dan Polresta Pematang Siantar 10 kasus lakalantas.
Berdasarkan pemantauan pihak kepolisian, tidak ada lokasi di Sumut yang mengalami kendala serius dalam proses arus mudik dan balik, baik tingkat kerawanan mau pun kemacetan lalulintas.
Namun khusus pada Minggu (27/9) ini, pihak kepolisian memperkirakan akan terjadi kepadatan lalulintas di sekitar kawasan Sei Rampah hingga jembatan Sei Ular di Kabupaten Serdang Bedagai. Hal itu disebabkan diperkirakan banyaknya jumlah kendaraan dalam arus balik menuju Kota Medan pada hari akhir masa libur Lebaran tersebut. ( ant )
Pembentukan Kepengurusan Fraksi DPRD Sumut Belum Formal
Medan ( Berita ) : Â Pembentukan kepengurusan fraksi-fraksi di DPRD Sumatera Utara dinilai belum formal karena fraksi-fraksi yang ada belum mengumumkan susunan kepengurusan masing-masing.
“Belum formal, karena pimpinan sementara tidak meminta masing-masing fraksi mengumumkan susunan kepengurusannya,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Budiman P Nadapdap di Medan, Sabtu [26/09].
Ia menjelaskan, pada rapat pembahasan pembentukan fraksi-fraksi yang berlangsung Jumat (25/9) dan dipimpin pimpinan sementara DPRD Sumut, Palar Nainggolan, fraksi-fraksi baru sebatas mengusulkan nama-nama, belum berupa keputusan.
Ia memberi contoh usulan susunan kepengurusan Fraksi PPRN yang ternyata dalam dua versi berbeda, masing-masing ditetapkan melalui SK DPP PPRN dan yang lainnya ditetapkan dengan SK DPD PPRN Sumut.”Persoalan akan muncul nanti pada rapat paripurna pembentukan dan penetapan kepengurusan fraksi yang dijadwalkan berlangsung Senin (28/9) depan. Jangan sampai nanti muncul persoalan, jangan ada interupsi dari anggota dewan yang berasal dari satu fraksi,” katanya.
Menurut dia, sejauh ini baru PDI Perjuangan yang telah membentuk sekaligus menetapkan susunan kepengurusan fraksinya secara formal, sementara fraksi-fraksi lain belum melakukannya. “Harapan kita rapat paripurna nanti bisa berjalan mulus, sehingga agenda dewan selanjutnya bisa berjalan sesuai jadwal,” katanya.
10 Fraksi
Sebelumnya, Wakil Ketua Sementara DPRD Sumut, Chaidir Ritonga, menyebutkan, DPRD Sumut periode 2009-2014 bakal memiliki 10 fraksi, yakni delapan fraksi utuh dan dua fraksi gabungan yang masing-masing dipimpin PPRN dan Partai Gerindra.
Fraksi gabungan pertama terdiri atas PPRN, PPIB dan Partai Pelopor dengan nama Fraksi Pelopor Peduli Rakyat Nasional dan calon ketua fraksi Washington Pane, anggota DPRD dari PPRN daerah pemilihan (dapil) Sumut 1.
Fraksi gabungan kedua adalah Fraksi Gabungan Gerindra Bintang Reformasi yang terdiri atas Partai Gerindra, PPD, PBB dan PBR, dengan calon ketua H Yan Syahrin, anggota DPRD Sumut dari Partai Gerindra dapil Sumut 11.
Sedangkan satu anggota DPRD Sumut dari PKB, Pasiruddin Daulay, memutuskan tidak masuk kedua fraksi gabungan dan lebih memilih bergabung dengan Fraksi PPP.
“Jadi untuk fraksi gabungan ini sudah tidak ada masalah lagi untuk nama calon ketuanya. Yang ada hanya tinggal melengkapi beberapa masalah administrasi dan penyusunan struktur lengkap fraksi,” ujar Chaidir.
Ia juga mengakui pada rapat sehari sebelumnya tidak membacakan susunan kepengurusan fraksi. “Jika masih ada masalah cukup dibahas di internal partai saja, sehingga pada 28 September nanti sudah dapat disahkan pada rapat paripurna perdana dewan,” ujarnya.
Selain fraksi gabungan, pihaknya juga telah menerima seluruh nama-nama calon ketua fraksi dari delapan partai lain yang dapat membentuk fraksi sendiri.
Kedelapan fraksi itu masing-masing Fraksi Demokrat dengan calon ketuanya Palar Nainggolan, Fraksi Golkar yang membentuk kepemimpinan kolektif yang terdiri atas Syahrul Pasaribu, Isma Padli Pulungan, Fitriani dan Mulkan Ritonga, serta Fraksi PDI Perjuangan yang diketuai Budiman P Nadapdap, Sekretaris Analisman Zalukhu dan Bendahara Brilian Mukhtar.
Kemudian Fraksi PKS diketuai Timbas Tarigan dan Sekretaris Hidayatullah, raksi PAN diketuai Parluhutan Siregar, Fraksi PPP diketuai Fadly Nurzal, Fraksi PDS diketuai Tonies Sianturi dan Fraksi Hanura diketua Musdalifah. Â ( ant )
Banda Aceh ( Berita ) : Â Anggota DPR RI Ferry Mursyidan Baldan menyatakan Provinsi Aceh membutuhkan “blue print” (cetak biru) untuk pembangunan 20 tahun, sehingga hasil yang dicapai akan lebih baik dibandingkan sebelum musibah tsunami 26 Desember 2004.
“Pembangunan Aceh akan lebih fukos dan baik jika disertai adanya perencanaan yang matang melalui cetak biru tersebut,” katanya dalam sebuah pertemuan dengan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh, Sabtu [26/09].
Ferry Mursyidan Baldan bersama 19 anggota DPR RI yang tergabung dalam tim pemantau Undang Undang No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) juga menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat pemerintah di provinsi ujung paling barat di Indonesia itu.
Menurut dia, sulit melihat tingkat keberhasilan pembangunan Aceh pasca konflik bersenjata dan musibah tsunami yang telah dilakukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) dan pemerintah tanpa adanya cetak biru.
“Pencapaian kemajuan pembangunan terhadap lima skala prioritas seperti bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan ekonomi sulit diukur tanpa adanya blue print tersebut,” katanya menambahkan.
Sebagian besar wilayah pesisir pantai provinsi berpenduduk sekitar 4,6 juta jiwa tersebut luluh-lantak akibat diterjang tsunami yang mengakibatkan juga sekitar 250 ribu jiwa penduduk dilaporkan meninggal dunia dan hilang.
Karenanya, Ferry Mursyidan Baldan, menyatakan pemerintah juga perlu membuat keseragaman perencanaan pembangunan terhadap 23 kabupaten/kota di provinsi tersebut.
Lima prioritas pembangunan Aceh pasca konflik dan tsunami itu merupakan amanah UUPA, dengan harapan bisa terlaksana dan dirasakan masyarakat daerah ini, ujar politisi Partai Golkar itu.
“Saya yakin tidak akan muncul kecemburuan sosial bila berbagai program pembangunan dilakukan secara fokus sesuai kebutuhan di seluruh kabupaten/kota,” katanya.
Pemerataan kesempatan sebagai amanah UUPA dengan alokasi dana lumayan besar harus dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Aceh dibawah kepemimpinan Gubernur Irwandi Yusuf dan Wakil Gubernur Muhammad Nazar, ujarnya. Â ( ant )
Jakarta ( Berita ) : Â Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan di Komisi I DPR RI, Andreas H Pareira, di Jakarta, Sabtu [26/09] , mengatakan sejak awal partai dan fraksinya memang sudah menyadari sepenuhnya tentang buruknya Rancangan Undang Undang Rahasia Negara.
“Terutama dari segi substansi dan ‘legal drafting’. Karenanya, fraksi kami berusaha ikut membahas ‘draft’ RUU yang dibuat dan diajukan Pemerintah itu, untuk memperbaiki,” katanya kepada ANTARA.
Namun, menurut dia, ketika Pemerintah kemudian buru-buru menghentikan pembahasan RUU RN karena takut akan protes segelintir LSM, mungkin karena takut tidak populer, justru ini menimbulkan preseden buruk dalam proses suatu undang-undang di kemudian hari.
“Hanya saja, fraksi kami memang tetap berpendapat, RUU Rahasia Negara yang diajukan Pemerintah ini buruk. Makanya, kendati pun sudah banyak perbaikan, fraksi kami belum yakin bahwa RUU ini akan mewujudkan sebuah Undang Undang Rahasia Negara yang berbasiskan pada asas-asas pengecualian dari rezim informasi,” katanya.
Sebelumnya, secara terpisahkan Ketua Komisi I DPR RI, Theo L Sambuaga (Fraksi Partai Golkar) mengungkapkan, sebenarnya lebih dari 70 persen naskah RUU ini telah mengalami perbaikan (perombakan).
“Sehingga apa yang dikhawatirkan soal pembungkaman pers bebas atau demokrasi, sesungguhnya jika disimak hasil perubahan berdasarkan pembahasan selama setahun di Dewan, itu sudah banyak kemajuan,” katanya.
Mungkin saja, demikian politisi senior Partai Golkar ini, beberapa pihak yang memprotes naskah RUU ini belum menyimak detilnya.
“Padahal dalam pembahasan selang setahun itu, sejak ‘draft’ dimasukkan Pemerintah per Agustus 2008, banyak elemen masyarakat telah diundang, termasuk unsur-unsur Dewan Pers untuk memberi masukan,” ungkap Theo Sambuaga lagi. ( ant )
Malang ( Berita ) : Â Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Indonesia, termasuk DPRD Kota Malang, Jawa Timur, yang dilantik sekitar satu bulan lalu, masih terhambat keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) yang menjabarkan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR dan DPRD.
Ketua sementara DPRD Kota Malang, Arif Dharmawan, Sabtu [26/09] , mengakui, belum keluarnya PP tersebut membuat DPRD belum bisa membahas segala hal/aturan yang terkait dengan produk hukum seperti pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2010 yang seharusnya sudah dalam pembahasan.
Selain itu, katanya, DPRD juga tidak bisa melangkah lebih jauh untuk membuat aturan seperti tata tertib (tatib) dewan 2009-2014 serta membentuk alat kelengkapan DPRD. “Kalau kita menunggu PP, waktunya tidak menentu, namun kami juga tidak mungkin berjalan tanpa acuan hukum yang dalam hal ini adalah PP,” kata Ketua DPC Partai Demokrat Kota Malang itu.
Karena belum adanya kejelasan kapan PP tersebut turun, katanya, Mendagri seharusnya mengeluarkan surat edaran atau surat keputusan Mendagri yang dapat dijadikan acuan hukum dalam pelaksanaan UU Nomor 27/2009 yang telah disahkan DPR RI pada awal Agustus 2009.
“Jika PP tersebut tidak segera turut dan menjadi masalah yang berlarut-larut, kami akan melakukan konsultasi ke Depdagri agar ada kejelasan dan DPRD bisa segera melakukan pembahasan berbagai hal yang berkaitan dengan produk hukum, termasuk RAPBD 2010,” katanya.
Ia mengakui, semula target penetapan RAPBD 2010 menjadi APBD adalah akhir Desember 2009 dan sekarang sudah masuk pada tahap pembahasan akhir.
Namun, karena aturan hukum yang dijadikan acuan pembahasan belum ada, maka dewan memilih berhati-hati dan akan berkonsultasi lebih dulu dengan Mendagri agar tidak sampai “menabrak” aturan hukum.
“Kami menyadari kalau masalah PP ini tidak hanya menimpa DPRD Kota Malang, tapi juga DPRD tingkat provinsi dan kota/kabupaten se-Indonesia. Namun, kalau masalah ini tidak segera dituntaskan, kapan kami bisa bekerja untuk membahas hal-hal yang bersentuhan dengan hukum,” tegasnya.
Selama lebih dari satu bulan setelah dilantik, para wakil rakyat di Kota Malang itu baru menyelesaikan agenda pembentukan fraksi, yakni fraksi Partai Demokrat (PD), Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN dan Fraksi Gabungan. Untuk pembentukan alat kelengkapan dewan lainnya termasuk komisi dan tatib dewan masih menunggu PP yang menjabarkan UU Nomor 27 Tahun 2009. Â ( ant )
Padang ( Berita ) : Â Ketua Komisi III DPR Patrialis Akbar mengatakan, Presiden harus menerima tiga nama pelaksana tugas pimpinan KPK yang nanti direkomendasikan oleh tim lima.
“Siapapun yang direkomendasikan tim lima harus diterima Presiden. Itu konsekuensi telah memberikan mandat kepada tim lima untuk menyeleksi nama pelaksana tugas pimpinan KPK,” kata Patrialis yang dihubungi dari Padang, Sabtu [26/09] .
Ia mengatakan, keharusan Presiden menerima nama yang disodorkan tim lima merupakan wujud “check and balances”. “Hormati nama-nama yang direkomendasikan tim lima. Kalau tidak, buat apa dibentuk tim lima,” kata dia.
Ditanya ancaman Adnan Buyung Nasution akan mundur sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) apabila rekomendasi tim lima ditolak, Patrialis mengatakan, sikap Buyung pantas dihargai. “Sikap Buyung itu harus dihormati. Karena beliau dikenal sebagai sosok yang konsekuen,” kata dia.
Menyangkut usulan orang dalam atau mantan ketua KPK menjadi pelaksana tugas pimpinan, Patrialis mengaku tidak setuju dengan usul tersebut. “Sebetulnya yang paling penting, yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas pimpinan KPK adalah orang punya kualifikasi untuk itu,” katanya. Â Menurut dia, perdebatan apakah yang lebih pantas orang dalam atau dari luar, tidak ada manfaatnya. Â ”Yang penting harus punya semangat untuk memberantas korupsi, ‘tidak cacat’ dan sebaiknya punya pengalaman di bidang kenegaraan,” kata dia.
Ia mengaku juga tidak penting mempersoalkan apakah calon berlatar belakang jaksa, polisi atau advokat. “Itu juga tidak penting,” kata dia lagi.
Patrialis mengatakan, Perppu tentang KPK untuk mengisi kekosongan tiga pimpinan KPK sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden. Â Komisi III, kata dia, merasa tidak perlu dikonsultasikan tentang nama-nama yang ditunjuk untuk mengisi posisi pelaksana tugas pimpinan KPK tersebut. “Itu hak prerogatif Presiden. Karena Presiden melakukannya dalam situasi yang tidak normal,” ujarnya.
Ia mengatakan, pengisian kursi pimpinan KPK yang kosong sangat penting dilakukan karena pimpinan KPK yang bersifat kolektif dan kolegial. Â ”Bayangkan dari lima pimpinan KPK, tiga tidak berfungsi. Apabila salah satu memiliki ‘conflict of interest’ dengan kasus, bagaimana cara pengambilan keputusan,” kata dia.
Lagi pula, kata dia, apabila KPK hanya dipimpin dua orang, akan tidak kuat menghadapi tekanan pihak yang bermasalah. “Kesalahan mereka bisa dicari-cari pihak tersangka dan terdakwa,” kata Patrialis. Â ( ant )
Din Syamsuddin Sayangkan Keluarnya Perppu Pimpinan KPK
Yogyakarta ( Berita ) : Â Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin menyayangkan keluarnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang penetapan pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya menyayangkan adanya perppu, karena KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi bersifat khusus seperti Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU),” katanya usai menghadiri syawalan keluarga besar Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Sabtu [26/09] .
Ia mengatakan pembentukan dan pengangkatan komisioner KPK melalui mekanisme DPR RI, sehingga posisinya sangat khusus dalam sistem ketatanegaraan RI. Apalagi, lembaga tersebut berhubungan dengan pemberantasan korupsi yang merupakan amanat reformasi.
Selama ini, menurut dia, ada kritik bahwa aparat penegak hukum belum menjalankan tugas pemberantasan korupsi hingga maksimal, dan masih tebang pilih.
Namun, dengan adanya KPK terutama yang terakhir cukup signifikan menjalankan tugas, sehingga ada pejabat lembaga penegak hukum seperti Polri juga terjerat KPK.
“Saya juga prihatin dengan adanya pemanggilan pimpinan KPK oleh Polri terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang. Saya baca di media massa, itu diduga ada keterkaitan dengan ketersangkaan pejabat Polri dalam kasus dugaan korupsi Bank Century,” katanya.
Ia mengatakan pemanggilan pimpinan KPK oleh Polri tersebut menjadi keprihatinan. Apalagi, tidak ada kejelasan atau transparansi dari Polri tentang nasib orang-orang itu.
Menurut dia, keprihatinan ini bertambah dengan pendekatan yang ditempuh pemerintah dalam mengganti pimpinan KPK dengan mengangkat pelaksana tugas melalui perppu.
“Hal itu jelas intervensi, dan harus segera disadari bahwa jangan sampai arah jarum jam pemberantasan korupsi berbalik arah,” katanya.
Ia mengatakan intervensi pemerintah tersebut dapat mengurangi etos KPK untuk memberantas korupsi, terutama kasus Bank Century.
Kasus itu bukan main-main, dan pada waktunya harus diungkap serta dibuka hingga tuntas.
“Saya mengimbau masyarakat madani harus mewaspadai gelagat tersebut, karena tidak mustahil akan mengurangi semangat kita memberantas korupsi sebagai musuh bersama dan kejahatan terhadap bangsa dan negara,” katanya.
Ia mengatakan tim anti korupsi PP Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan mengkaji serta memberikan solusi terhadap persoalan itu, karena pemberantasan korupsi adalah sebuah jihad dan kerja keras.
Bagi Muhammadiyah, menurut dia pemberantasan korupsi adalah bentuk nyata “amar ma’ruf nahi munkar”, karena korupsi merupakan kemunkaran yang nyata.
“Dalam waktu dekat kami akan bertemu dengan pimpinan PBNU untuk membicarakan dan membahas permasalahan yang ada,” katanya. ( ant )
Pittsburgh ( Berita ) : Â Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyambut baik keputusan KTT G20 di Pittsburgh, Jumat, yang menjadikan kelompok negara ekonomi 20 sebagai lembaga permanen serta menggantikan G8 sebagai forum utama kerjasama ekonomi internasional.
Menurut Presiden Yudhoyono dalam jumpa pers dengan wartawan Indonesia di Hotel Westin, Pittsburgh, Pennsylvania, Jumat [25/09] malam, keputusan tersebut membuat Indonesia berada di tempat yang sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan perekonomian global.
Indonesia saat ini merupakan negara dengan ekonomi nomor 16 terbesar di dunia. “Ini sesuai dengan harapan Indonesia, G-20 akan menjadi lembaga permanen dan itu bagus. Sebab kalau hanya G-7, G-8, itu hanya betul-betul mewakili negara maju, kebanyakan Eropa. Hanya satu yang di Asia, yaitu Jepang,” kata Yudhoyono. Â G8 sendiri terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jerman, Jepang, Kanada, Prancis dan Rusia.
G20, kata Presiden, merupakan lembaga yang sangat mewakili kepentingan negara-negara di dunia, baik negara maju, negara dengan kekuatan ekonomi baru maupun negara berkembang. Â Adanya kelompok G20 yang permanen, ujarnya, membuat peradaban dunia semakin lengkap, baik peradaban Barat, Timur maupun Islam.
“Forum ini menurut saya kelak tidak hanya memikirkan perekonomian global, tapi boleh jadi menjadi forum untuk memikirkan dunia makin aman, konflik makin susut, kekerasan bisa kita eliminasi, sekaligus menjadi forum untuk mewujudkan kerukunan di antara peradaban,” kata Presiden.
Saat jumpa pers, Presiden Yudhoyono menyampaikan berbagai pandangan yang ia sampaikan ketika mengikuti pertemuan G-20 di Pittsburgh yang berlangsung pada 24-25 September.
Seluruh rangkaian pertemuan para pemimpin negara ekonomi Kelompok 20 berlangsung secara tertutup sehingga tidak dapat diliput para wartawan yang pada Jumat membanjiri tempat berlangsungnya KTT, yaitu David L. Lawrence Convention Center.
Pada pertemuan dengan kepala negara/pemerintahan –termasuk sang tuan rumah, Presiden AS Barack Obama, Presiden SBY antara lain menyarankan G20 –yang akan mengadakan pertemuan berikutnya di Kanada pada Juni 2010 dan di Korea Selatan pada November 2010– mengevaluasi semua proses pemulihan, baik di tingkat global, kawasan dan masing-masing negara.
Evaluasi tersebut perlu dilakukan terutama berkaitan dengan kepercayaan pasar, aliran modal, investasi dan perdagangan, ekonomi riil serta stabilitas pangan dan energi.
“Jika semua indikasi itu menunjukkan hal yang positif, kita boleh mengatakan resesi akhirnya sudah pada tahap akhir dan segera memikirkan ‘exit strategy’,” kata Presiden.
Melalui KTT dua harinya, para pemimpin negara-negara G20 sendiri sepakat akan bekerja keras untuk menyehatkan kembali ekonomi global serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi global di masa depan lebih kuat, berimbang dan berkelanjutan.
G20, yang dibentuk tahun 1999 terdiri dari negara dan dipimpin oleh:
1. Afrika Selatan: Presiden Jacob Zuma
2. Amerika Serikat: Presiden Barack Obama
3. Arab Saudi: Raja Abdullah
4. Argentina: Presiden Cristina Fernandez de Kirchner
5. Australia: Perdana Menteri Kevin Rudd
6. Brasil: Presiden Luiz Inacio Lula da Silva
7. China: Presiden Hu Jintao
8. India: Perdana Menteri Manmohan Singh
9. Indonesia: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
10. Inggris: Perdana Menteri Gordon Brown
11. Italia: Perdana Menteri Silvio Berlusconi
12. Jepang: Perdana Menteri Yukio Hatoyama
13. Jerman: Kanselir Angela Merkel
14. Kanada: Perdana Menteri Stephen Harper
15. Korea Selatan: Presiden Lee Myung-bak
16. Meksiko: Presiden Felipe Calderon
17. Perancis: Presiden Nicolas Sarkozy
18. Rusia: Presiden Dmitry Medvedev
19. Turki: Perdana Menteri Recep Tayyip Erdo?an
20. Uni Eropa –diwakili oleh presiden bergilir UE dan Bank Sentral Eropa.
G-20 Resmi Gantikan G-8 Atur Perekonomian Dunia
Konferensi Tingkat Tinggi negara kelompok ekonomi 20 (G-20) hari kedua di Pittsburgh, yang juga dihadiri oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, secara resmi menyatakan bahwa Kelompok G-20 secara permanen menggantikan keberadaan G-8.
“Sistem kerja sama ekonomi internasional yang lama sudah berakhir. Sistem yang baru dimulai hari ini,” kata Perdana Menteri Inggris Gordon Brown.
Dengan demikian, Kelompok-20 secara resmi mengambil alih tugas dan pekerjaan yang telah dilakukan selama beberapa dasawarsa oleh G-8, kelompok yang beranggotakan negara lebih kaya,
PM Inggris yakin bahwa G-20, yang sekarang beranggotakan tidak hanya negara maju tetapi juga kekuatan ekonomi yang baru muncul seperti China, Brazil dan India, akan menjadi “organisasi ekonomi utama yang akan mengatur perekonomian di seluruh dunia”.
Presiden Yudhoyono, Presiden AS Barack Obama dan para pemimpin lain negara G-20 pada hari Jumat melakukan serangkaian pertemuan di David L. Lawrence Convention Center untuk membahas masalah-masalah utama yang masih mengancam perekonomian dunia.
Mereka antara lain membahas upaya menghindarkan lembaga-lembaga keuangan melakukan langkah-langkah beresiko yang dapat menyebabkan terjadinya krisis.
Para pemimpin G-20 pada Jumat juga menyepakati usul AS untuk membentuk kerangka pertumbuhan ekonomi seimbang dan berkelanjutan –sebagai upaya menangani melonjaknya defisit anggaran AS serta surplus besar perdagangan China.
Kerangka tersebut, seperti yang diungkapkan PM Brown, akan menentukan sasaran ekonomi bagi masing-masing negara. Â Dana Moneter Internasional (IMF) secara berkala setiap tahun akan memeriksa pencapaian sasaran tersebut, namun tidak akan memberikan sanksi kepada negara-negara yang tidak dapat mencapai sasaran.
Presiden Yudhoyono
Selain membahas upaya menangani krisis perekonomian dunia bersama para pemimpin negara lain, Presiden Yudhoyono pada pelaksanaan KTT G-20hari Jumat itu juga menjadi pembicara utama dalam sesi pembahasan soal Perubahan Iklim.
Pada sore harinya, Presiden dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama, dilanjutkan dengan pertemuan dengan PM Australia Kevin Rudd. Â Pembicaraan-pembicaraan bilatera tersebut direncanakan berlangsung di Parlour Suite, Hotel Westin –tempat Presiden Yudhoyono menginap.
Sementara itu, Ibu Negara Ani Yudhoyono pada Jumat pagi bergabung dengan Ibu Negara AS Michele Obama dan pasangan para pemimpin lain G-20 dalam menjalani program kunjungan ke beberapa tempat, termasuk ke Museum Andy Warhol. ( ant )
Pittsburgh, Pennsylvania ( Berita ) : Â Jepang pada Jumat [26/09] membela pentingnya KTT Kelompok Delapan (G8) meskipun adapergeseran pengelompokan yang lebih luas, dan menegaskan bahwa Tokyo akan mendukung forum elit delapan anggota itu.
Gedung Putih mengumumkan bahwa Kelompok 20 (G20) –yang meliputi negara kaya dan berkembang dan pertemuan di Pittsburgh, AS– akan menjadi forum utama keputusan ekonomi.
Saat menyambut pengumuman tersebut,Perdana Menteri baru Jepang Yukio Hatoyama mengatakan pertemuan G8 “seharusnya tidak berakhir”.
“Sama sekali bukan tugas yang mudah untuk mencapai suatu kesimpulan ketika 20 atau 25 orang berkumpul dan mengadakan pembicaraan,” Hatoyama mengatakan pada jumpa pers. Â ”Dan mata pelajaran harus sangat terbatas jika Anda ingin mencapai kesimpulan di antara begitu banyak orang,” katanya. “Saya tidak benar-benar berpikir pentingnya G8 telah menghilang.”
Hatoyama menambahkan bahwa Perdana Menteri Kanada Stephen Harper setuju dengannya, dan mengatakan, “Perdana Menteri Kanada mengatakan kepada saya bahwa G8 itu baik karena mereka berbagi nilai-nilai yang dapat dengan bebas berbicara dengan kata-kata mereka sendiri.”
Para pemimpin G20, yang mewakili 90 persen Produk Domestik Bruto(PDB) dunia, menyelenggarakan petemuan puncak ketiga mereka yang ditujukan untuk memulihkan ekonomi global sejak krisis keuangan meletus tahun lalu.
Klub yang baru itu akan menggantikan Kelompok Delapan, yang hanya beranggotakan negara kaya. G8 telah mengadakan pertemuan puncak tahunan di berbagai negara sejak tahun 1975, ketika Kelompok Enam bertemu di kastil Rambouillet, dekat Paris, pada masa menjelang krisis minyak.
Ekonomi terbesar kedua di dunia itu telah menikmati perannya sebagai satu-satunya bangsa Asia dalam G8, dan menggunakan forum itu untuk menampilkan Jepang sebagai salah satu kekuatan global yang bertanggung jawab, karena perhatian melayang ke negara tetangga China.
“Karena fokus bergeser ke G20, kita tidak akan melawan kecenderungan,” kata pejabat senior pemerintah Jepang kepada wartawan pada hari sebelumnya.
Tetapi, kata pejabat tersbeut, Jepang berharap untuk membentuk diskusi masa depan, dengan mengatakan, “Kategorisasi dari pertemuan puncak G8 dan G20 belum dimulai. Belum ada keputusan.” ( ant )
