Grup duo The Virgin tampaknya saat ini sedang naik daun lantaran single-nya yang berjudul 'Cinta Terlarang' mulai digemari publik. Namun seiring kesuksesannya tersebut, The Virgin dikabarkan oleh berita tak sedap yang menyatakan mereka adalah lesbian.
Yuyun Suryanri selaku ayah Vira Yuniar beri komentar mengenai gugatan cerai yang dilayangkan anaknya tersebut. Dirinya mengakui ada permasalahan di dalam rumah tangga anaknya, namun tak ingin bicara terlalu panjang lebar.
Mulan Jameela tampaknya sudah mempersiapkan video klip single terbarunya yang berjudul 'Cinta Mati II' yang sebelumnya sudah beredar di chart radio tanah air. Namun dikabarkan, lagu tersebut merupakan sindiran untuk Maia.
Penyanyi cantik yang memiliki tubuh seksi Aura Kasih, mengaku golput saat Pemilu Legislatif, namun dirinya berjanji saat pemilu Pilpres tanggal 8 Juli nanti dia akan menggunakan hak suaranya.
Pembalap nasional Ananda Mikola dan aktris Marcella Zalianty belakangan dikabarkan tengah menjalani hubungan spesial. Bahkan berhembus rumor kalau mereka mau menikah di Mekkah dalam waktu dekat.
Medan ( Berita ) : Â Dua pemin PSMS Medan, Markus Horison dan Ellie Aiboy harus menunjukkan kualitas saat memperkuat tim nasional PSSI All Star, pada pertandingan internasional menghadapi juara Liga Inggris Manchester United (MU) di Jakarta.
Mantan pelatih tim nasional PSSI, Parlin Siagian ketika diminta komentarnya di Medan, Jumat [03/07] , kedua pemain itu juga harus menunjukkan disiplin dan loyalitas tinggi untuk mengangkat prestasi tim nasional Indonesia.
Ellie Aiboy (striker) dan Markus Horison (kiper) dipanggil oleh pelatih timnas Beny Dollo untuk memperkuat tim Indonesia All Star dalam menghadapi MU yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, 20 Juli 2009.
Parlin yang pernah melatih tim PSMS mengatakan, terpilihnya kedua pemain PSMS itu, juga merupakan prestise bagi tim yang baru terkena degradasi dari Liga Super Indonesia itu.
Selama ini pemain PSMS tetap dipercaya untuk memperkuat timnas, karena para pemain asal Medan dinilai memiliki semangat bertanding tinggi atau fanatisme serta pengalaman tanding yang cukup.
Wajar saja, pelatih Benny Dollo selalu mempercaya dan memilih pemain PSMS, kata Parlin yang juga mantan pemain PSSI tahun 1970-an itu.
Kehadiran kedua pemain PSMS memperkuat timnas itu, diharapkan dapat membantu tim Indonesia All Star untuk mengimbangi klub MU yang beberapa kali menjadi juara Piala Champion yang sulit dikalahkan. Tim Indonesia All Star diharapkan dapat tampil baik menghadapi tim elit dari Inggris tersebut.
Pertandingan tersebut tujuannya tidak hanya mengukur kekuatan timnas, tetapi juga untuk menimba pengalaman, strategi maupun penyegaran bagi pemain sepakbola Indonesia, kata Parlin. ( ant )
Jakarta ( Berita ) : Â Gubernur Bank Indonesia (Plt) Miranda S Goeltom mengatakan, cadangan devisa pada posisi akhir Juni mencapai 57,6 miliar dolar AS setara dengan 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah.
Cadangan devisa tersebut turun tipis sekitar 180 juta dolar AS bila dibandingkan pada posisi akhir Mei yang menacapai 57,934 miliar dolar As. “Cadangan devisa sekitar 57,6 miliar dolar AS, turun-turun tipis ya nggak papa, kan untuk bayar utang dan lainnya,” katanya di Jakarta, Jumat [03/07].
Menurut dia, dengan adanya tanda-tanda pemulihan ekonomi global telah membuat arus dana kembali masuk ke Indonesia. Termasuk diantaranya dari sisi ekpor dan impor.
Ia mengatakan, harga komoditas yang membaik saat ini telah mendukung neraca pembayaran Indonesia yang berarti juga turut memperkuat cadangan devisa Indonesia.
Menurut catatan BI, ia mengatakan, transaksi berjalan saat ini surplus 2,2 miliar dolar AS. Sementara itu, sejak Januari 2009 hingga akhir Juni, cadangan devisa secara umum terus mengalami penguatan hingga 7 miliar dolar AS. Cadangan devisa pada Januari 2009 mencapai 50,869 miliar dolar AS dan kini telah berada di 57,6 miliar dolar AS.
Masuknya aliran dana masuk ke Indonesia, menurut dia, juga membawa dampak positif bagi penguatan rupiah. Selama triwulan II 2009, nilai tukar rupiah telah mengalami apresiasi sebesar 9,9 persen.
Rupiah, pada Januari mencapai Rp10.895 per dolar AS, bahkan pernah menembus Rp12.000 per dolar AS pada bulan Maret 2009. Namun pada 3 Juli ini rupiah menurut data BI berdasarkan nilai tengah kurs valuta asing telah bertenger di posisi 10.255 dolar AS.
Sedangkan Kurs Rupiah terhadap Dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Jumat pagi turun 65 poin menjadi Rp10.240-10.250 per dolar dibanding penutupan hari sebelumnya Rp10.175-Rp10.185, karena pelaku membeli Dolar. ( ant )
Jakarta ( Berita ) : Â Perhimpunan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) harus mengambil sikap tegas terhadap junta militer Myanmar, kata seorang pengamat.
“Kunci perubahan pada Myanmar ialah ASEAN, karena PBB, Uni Eropa dan Amerika Serikat sudah bersikap tegas terhadap Myanmar, kata anggota Komite Pengarah Kaukus Antar Parlemen ASEAN untuk Demokrasi Myanmar, Eva K. Sundari kepada ANTARA di Jakarta, Jumat [03/07].
Hingga kini, katanya, ASEAN hanya melihat dan menunggu tindakan Myanmar tanpa ada langkah nyata apa pun. Menurut dia, sikap ASEAN itu justru melanggengkan junta militer Myanmar.
Eva yang anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan ASEAN tetap melakukan kerjasama dengan Myanmar dalam perdagangan, termasuk tiga negara besar anggota ASEAN yaitu Thailand, Singapura, dan Indonesia.
Dikatakannya, sangat tidak etis jika negara-negara anggota ASEAN lain dapat menikmati hasil dari kepentingan ekonominya dengan Myanmar sementara rakyat Myanmar menjadi korban dari kepentingan ekonomi itu. “Tingkat kemiskinan di Myanmar sekarang sangat tinggi,” ujarnya.
Ia menilai Myanmar bahkah bisa menjadi batu sandungan bagi ASEAN untuk mewujudkan terlaksananya Piagam ASEAN yang telah diresmikan pada Desember 2008. “Jika perlu, ASEAN seharusnya mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN,” kata Eva.
Sehubungan dengan kunjungan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon ke Myanmar pada Jumat dan Sabtu, Eva mengatakan hal itu tidak akan membawa perubahan apa pun bagi Myanmar.
“Selama 10 tahun, Myanmar berjanji kepada PBB untuk melakukan rekonsiliasi, namun pada kenyataannya Myanmar tidak pernah menepati janjinya,” kata Eva.
Dari kenyataan tersebut, ia menilai tidak ada niat baik dari pemerintahan Myanmar untuk memperbaiki situasi negaranya menuju terciptanya demokrasi di Myanmar.
Ban berkunjung ke Myanmar untuk menindaklanjuti penjelasan dari utusan khususnya, Ibrahim Gambari. Sebelumnya, Gambari berkunjung singkat ke Myanmar dan bertemu dengan menteri luar negeri Myanmar dua kali. Â Namun Gambari tidak berhasil bertemu dengan tokoh demokrasi Myanmar yang sedang ditahan, Aung San Suu Kyi.
Dalam lawatannya ke Myanmar, Ban berusaha membujuk penguasa di negara itu membebaskan semua tahanan politik, termasuk Suu Kyi, serta mengarahkan Myanmar ke jalur demokrasi. ( ant )
Denpasar ( Berita ) : Â Bali Corruption Watch (BCW) akan terus melakukan pemantauan terhadap kasus penggelapan pajak senilai Rp71,9 miliar yang dilakukan Iskak Soegiarto Tegoeh, komisaris PT Tiara Dewata Grup (TDG).
“Yang kami pantau sekarang adalah hasil pemeriksaan tim yang ditunjuk Mahkamah Agung (MA) yang telah memerika majelis hakim yang sempat menyidangkan kasus Iskak di Pengadilan Negeri Denpasar,” kata Ketua BCW, Ir Putu Wirata Dwikora, di Denpasar, Jumat [03/07] .
Diperoleh keterangan, tim yang ditunjuk MA diketuai Iskandar Tjakke, SH, telah melakukan pemeriksaan terhadap majelis hakim yang pernah menyidangkan kasus penggelapan pajak yang dilakukan terdakwa Iskak.
Iskandar yang adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar bersama anggota timnya melakukan pemeriksaan terhadap majelis hakim yang diketuai Made Serawan SH, setelah sebelumnya ada pengaduan dari pihak BCW ke MA.
Ketua BCW mengakui bahwa pihaknya sempat mengadu ke MA menyangkut dugaan adanya penyimpangan yang telah dilakukan oleh majelis hakim yang menyidangkan Iskak, yang dalam vonisnya telah menjatuhkan hukuman dua tahun penjara.
“Yang kami persoalkan, ialah keputusan dari majelis hakim yang mengubah status penahanan Iskak dari tahanan rutan menjadi tahanan kota,” ucapnya.
Dikatakan, majelis hakim mengubah status tahanan bagi Iskak setelah si terpidana itu menyerahkan uang jaminan sebesar Rp1 miliar.
Menurut Wirata, tindakan dari majelis hakim PN Denpasar yang dipimpin Made Serawan seperti itu, adalah tidak benar. “Ini kami duga ada permainan,” katanya menambahkan.
BCW menilai tindakan Made Serawan dan kawan-kanan telah melanggar kode etik dan pedoman prilaku hakim yang diatur dalam keputusan bersama antara Komisi Yudisial dengan MA.
Terkait itu, BCW kemudian mengadu ke MA, dengan harapan dapat dilakukan pemeriksasan terhadap majelis hakim yang telah mengubah status penahanan Iskak dari tahanan rutam menjadi tahanan kota itu.
Humas Pengadilan Tinggi Denpasar Soeroso Ono SH, mengatakan, tim yang ditunjuk MA telah melakukan pemeriksaan terhadap majelis hakim yang sempat myidangkan kasus Iskak tersebut.
Mengenai hasil pemetiksaan, ia mengatakan nantinya akan langsung diserahkan ke MA untuk proses penilaian lebih lanjut. “Jadi semuanya nanti tergantung MA,” katanya.
Iskak digiring ke persidangan di PN Denpasar atas dakwaan telah menggelapkan pajak atas lahan usaha yang dipimpinnya yakni PT TDG senilai Rp71,9 miliar.
Jaksa Nyoman Sucitrawan SH dalam nota tuntutannya di persidangan ketika itu, mengungkapkan bahwa selama kurun waktu 2005-2006, PT TDG yang mengoperasikan lima tempat usaha berkewajiban melunasi PPn dan PPh sebesar Rp71,9 miliar.
Kelima badan usaha di bawah PT TDG yang seluruhnya adalah toko swalayan menjual aneka kebutuhan itu, meliputi Tiara Dewata, Tiara Grosir, Tiara Gatsu, Tiara Kuta dan Tiara Dalung.
Namun demikian, majelis hakim dalam pembuktian di depan persidangan, terdakwa tidak terbukti telah menggelapkan pajak senilai Rp71,9 milar, melainkan sebanyak Rp6,03 miliar.
Kerugian negara sebesar itu terungkap dari keterangan sejumlah saksi dan saksi ahli yang sempat didengar keterangannya di persidangan, kata hakim.
Menurut hakim, terdakwa Iskak berhasil menggelapkan pajak dengan cara membuat pembukuan ganja.
Seluruh lahan usaha yang dipimpinnya, diwajibkan membuat pembukuan hasil penjualan siang dan malam hari. Untuk pembukuan yang dibuat siang, oleh terdakwa dan kawanannya disetorkan kepada pihak kantor pajak, sementara hasil pembukuan pada malam hari tidak dilakukan itu.
Akibatnya, kantor pajak hanya menghitung hasil penjualan PT TDG dari pembukuan yang satu itu, sehingga ada selisil penghitung sebesar Rp6,03 miliar yang tidak dibayarkan oleh terdakwa Iskak.
Atas perbuatannya itu, majelis hakim menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada Iskak, ditambah uang ganti rugi sebesar tiga kali dana yang digelapkan, yakni kurang lebih sebesar Rp18,09 miliar.
Uang ganti rugi untuk negara sebesar itu, menurut hakim harus ditanggung oleh PT TDG, mengingat hasil dari penggelapan pajak tidak digunakan sendiri oleh terdakwa Iskak, melainkan oleh perusahaan. Vonis majelis hakim dua tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta agar Iskak dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Â ( ant )
Naiknya tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) tahun ini di berbagai daerah, termsuk Sumut/kota Medan bukan jaminan keberhasilan proses pembelajaran yang telah dilakukan selama ini. Kalau memang jujur, hal itu memang mencerminkan kenaikan tingkat prestasi, namun belum menunjukkan keberhasilan proses pendidikan secara keseluruhan. Fakta di lapangan seperti itu.
Apa yang dikatakan Sekretaris Dewan Pendidikan Jateng, Prof. Ahmad Rofie itu sangat tepat. Masalahnya, berbagai kecurangan terjadi selama UN berlangsung. Sehingga  kenaikan tingkat kelulusan UN baru mencerminkan kenaikan di tingkat intelektual atau kognitif siswa, namun belum menyangkut ranah psikomotorik dan afektif berupa tingkat emosional dan spiritual.
Sebab, pelaksanaan UN hanya mengujikan beberapa mata pelajaran (mapel) dan belum mengintegrasikan keseluruhan mata pelajaran, khususnya agama dan kewarganegaraan.
Tak pelak lagi, tingkat kelulusan UN justru sering dijadikan tolok ukur tingkat kesuksesan suatu proses pendidikan yang dijalankan. Akibatnya, menjelang penyelenggaraan UN, seluruh sekolah berlomba-lomba mengintensifkan kegiatan pembelajaran dengan mengadakan uji coba ujian (try out). Bahkan, ada sekolah yang mengadakan âtry outâ sampai delapan kali.
Wajar banyak yang lulus. Dan hal itu sah-sah saja. Yang engatif, kalau kelulusan yang tinggi berkat KKN. Artinya, siswa dibantu dengan segala macam cara sehingga jumlah kelulusan dalam UN (Ujian Nasional) semakin meningkat. Tidak hanya jumlah yang lulus, tetapi juga nilainya. Sebab, tidak sulit menemukan nilai delapan, sembilan, bahkan sepuluh dalam tanda kelulusan UN siswa tahun ini.
Hemat kita, tingginya  tingkat kelulusan UN tahun ini di  berbagai daerah, termasuk Medan/Sumut bisa terjadi karena semua pihak yang terkait memang bersiap dan mempersiapkan dirinya dengan serius. Wajar kalau hasilnya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Namun bisa juga karena faktor ketidakjujuran dari murid, guru, sekolah sampai pejabat Diknasnya terlibat melakukan rekayasa. Takut jadi masalah, takut dicopot dari jabatannya kalau jumlah yang lulus rendah, maka segala daya dan upaya dilakukan untuk membantu siswa sehingga hasilnya benar-benar luar biasa.
Kalau murid pintar mendapat nilai sembilan bahkan sepuluh pun, hal itu wajar saja, tidak mengejutkan kita. Tapi kalau murid yang prestasinya biasa-biasa saja dapat nilai sembilan, tentu saja patut dicurigai.
Hal yang terakhir inilah yang menimbulkan kecurigaan Mendiknas. Dia menilai banyak kecurangan terjadi dalam pelaksanaan UN. Padahal, ia mengharapkan semua pihak mengedepankan kejujuran. Tidak masalah kalau tingkat kelulusannya rendah, tetapi hal itu baik bagi menata sistem pendidikan ke depannya.
Mendiknas pantas kecewa, karena siapa pun patut curiga dengan nilai-nilai fantastis tertera di UN. Namun begitu, kasus kecurigaan ini semestinya menjadi introspeksi buat jajaran Depdiknas Pusat. Sebab, bertahun-tahun lamanya masyarakat menolak UN karena memang tidak rasional menyamaratakan pendidikan di kota maju dengan pedesaan yang sarana dan prasarananya tidak sama. Penolakan publik dan komunitas pendidikan di sejumlah daerah itu tidak digubris Mendiknas.
UN terus dijalankan, sehingga pada akhirnya Mendiknas tetap menjalankan programnya yang tidak masuk akal itu, sementara pihak sekolah, guru dan stakeholders pendidikan lainnya menggunakan caranya sendiri. Kondisi itulah yang membuat kita yakin UN bisa disebut gagal dan harus dievalusi.=
Seluruh Daerah Diwajibkan Dibangun Menara Telekomunikasi
MEDAN (Berita): Seluruh daerah yang ada di Sumut wajib dibangun menara telekomunikasi, sehingga seluruh masyarakat di daerah ini dapat menikmati pelayanan telekomunikasi.
âKarena itu memang diatur dalam UUD 1945,â kata Gubsu dalam nota jawabannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pembangunan dan penataan menara telekomunikasi bersama yang disampaikan Sekdapropsu RE Nainggolan, dalam rapat paripurna dewan Kamis [02/07] di DPRD Sumut. Rapat paripurna tersebut dipimpinan Wakil Ketua DPRD Su Japorman Saragih.
Penertiban menara tunggal yang selama ini digunakan juga akan dilakukan seiring dengan pembangunan menara bersama, diawali dengan prosedur peringatan secara berjenjang sehingga tidak akan berpengaruh dan mengganggu konstiunitas pelayanan pada masyarakat.
Selain itu, disebutkan menara telekomunikasi bersama yang diatur dalam Ranperda juga akan mendukung teknologi GSM, GPRS, EDGE (2G), ECDMA (3G) dan HSDPA (93,5G). Sedangkan untuk mendukung adaptasi dengan teknologi wimax juga dapat disesuaikan jika diperlukan.
Untuk mendirikan menara bersama harus terlebih dahulu mendapat RKT (Rencana Ketinggian) dari Dishub yang didalamnya sudah ada spesifikasi mendirikan suatu menara sesuai UU telekomunikasi No 36/1999.
Setelah Ranperda menara bersama disetujui, Gubsu menegaskan, kabupaten/kota dan provider yang telah ditunjuk Pempropsu akan bekerjasama membuat mapping (pemetaan) dalam rangka penerapan menara bersama. Idealnya, satu menara akan dipergunakan tiga opeator.
Terkait pajak menara bersama dibangun penyedia menara/provider, Gubsu menyebutkan, pajak akan dibayar provider, sedangkan operator akan membayar sewa kepada provider. Persentase pembagian pendapatan antara kabupaten/kota dan propinsi, akan dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama tentang bagi hasil kontribusi yang diterima dari provider menara bersama dengan pembagian 70 persen untuk pemkab/pemko dan 30 persen untuk Pempropsu. (irm)
MEDAN (Berita):Â Anggota DPRDSU dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Rafriandi Nasution SE MT menilai, Kota Medan kedepan butuh figur pemimpin yang mampu bergerak dan bertindak cepat dan tepat.
Hal ini demi menjalankan percepatan pembangunan, sesuai keinginan rakyat. Hal itu dikemukakan Rafriandi kepada wartawan, menanggapi Hari Jadi Kota Medan ke 419. Dia berharap, bertambahnya usia Kota Medan maka akan semakin bertambah pula perkembangan atau pembangunannya.
Rafriandi menjelaskan, agar Kota Medan kedepan mengalami perubahan pembangunan signifikan dan menjadi  Kota Impian. Maka figur atau sosok orang nomor satu di Medan kedepan harus bias melakukan evaluasi permasalahan pemerintahan dan rakyat secara cepat dan tepat. “Pemimpin tersebut harus mampu menginventarisasi persoalan-persoalan yang ada di Kota Medan ,” katanya.
Dia juga menyatakan, figur pemimpin Kota Medan kedepan juga harus bisa menjalankan program pemerintahan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintahan. “Orang nomor satu di Kota Medan juga diharapkan bisa melanjutkan dan menjalankan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, Abdillah dan Ramli yang positif,” katanya.
Rafriandi menekankan, figur pemimpin Medan kedepan mampu melakukan tata kelola kepemerintahan. Seperti mengelola keuangan daerah secara baik, tepat dan transparansi. Lebih lanjut Rafriandi juga mengatakan, sosok pemimpin Kota Medan kedepan harus mampu menggerakkan partisipasi dan aspirasi publik. “Selagi partisipasi dan aspirasi tersebut positif untuk kebaikan Kota Medan, maka pemimpinnya harus mampu menyahuti dan mengelolanya. Sehingga masyarakat akan selalu merasa bangga kepada pemimpinnya,” katanya.
Menurut Rafriandi, jika kepemimpinan yang bisa bergerak cepat dan tepat bisa dijalankan, maka diyakini akan
mampu menjadikan Medan sebagai Kota Impian. “Kota Medan harus bisa menjadi kota impian. Yakni memiliki fasilitas yang dibutuhkan masyarakatnya, seperti fasilitas wisata yang selama ini kurang diperhatikan,” Â katanya.(irm)
MEDAN (Berita): Masyarakat Peduli Hutan (MPH) mengadukan kasus perambahan hutan secara besar-besaran di 20 titik lokasi di Kabupaten Simalungun ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan DPR-RI Jakarta, dengan modus IPKTM (Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik) yang diterbitkan oleh Pemkab Simalungun.
Hal itu diungkapkan Tim investigasi Masyarakat Peduli Hutan Simalungun Alwi didampingi Bupati Lira (Lumbung Informasi Rakyat) Simalungun Mariani kepada wartawan, Kamis [02/07] di Medan, seusai mengadukan kasus perambahan hutan itu ke KPK dan DPR-RI di Jakarta.
“Akibat aksi pembabatan hutan yang dianggap sangat brutal itu, sedikitnya ribuan hektar hutan Simalungun yang seharusnya dilindungi, sudah “luluh-lantak” dan diperkirakan negara mengalami kerugian mencapai Rp 334 miliar lebih,” jelas Alwi.
Berdasarkan hasil investigasi dan data-data yang diperoleh Alwi, ada 20 titik lokasi areal hutan yang dibabat, diantaranya di Hutan Nagori Saribu Jandi Kecamatan Silimakuta, Hutan Saran Padang, Nagori Panribuan/Cingkes Kecamatan Dolok Silau, Girsang Sipangan Bolon Kecamatan Dolok Panribuan.
Selain itu, katanya, juga terdapat di areal hutan Nagori Urung Purba Kecamatan Purba, Nagori Dolok Huluan Kecamatan Raya, Bawang/Panribun, Juma Gadiman Kecamatan Silau, Jandi Raya, Sigor-gor, Hutan Sibiak Sinar Bintang Nagori Pematang Purba, Huta Raja Kecamatan Purba dan sejumlah hutan lainnya.”Dari 20 lokasi dan 20 IPKTM yang diterbitkan Pemkab sejak 2006 – 2009, lebih kurang 115.894,14 M3 kayu
telah dibabat habis dan dijual dengan harga Rp3 juta/M3 dengan nilai total kerugian negara Rp334 miliar lebih,” tegas Alwi dan Mariani sembari mengungkapkan IPKTM diterbitkan Pemkab diduga sebagai pintu masuk merambah hutan.
Sebagai bahan pertimbangan atas pengaduan Alwi dan Mariani ke KPK dan DPR-RI, turut diserahkan sejumlah dokumen, berupa data IPKTM yang terbit sejak 2006 – 2008, foto copy izin prinsip, foto copy Perda No10/2006,
foto copy IPKTM yang terbit sebelum disahkannya Perda No10/2006, foto-foto dan VCD lokasi hutan yang sudah dibabat dan kayu gelondongan yang masih berserakan.
Menanggapi pengaduan itu, Mulyono Dwi Purwanto yang menerima laporan pengaduan masyarakat di KPK mengaku sangat prihatin atas terjadinya pembabatan hutan dengan dalih IPKTM di Simalungun dan berjanji secepatnya mempelajari kasusunya untuk ditindaklanjuti.
Sementara itu, di DPR-RI, pengaduan masyarakat peduli hutan dan Lira Simalungun diterima anggota Komisi IV DPR-RI (membidangi Kehutanan) Maruahal Silalahi, SH seraya berjanji akan membahas masalah ini dengan instansi terkait, karena bagaimanapun pembabatan hutan harus segera dihentikan.(irm)
Bupati Langkat : SKPD Dan Bendaharawan Harus Pahami Prosedur Pengelolaan Keuangan
Stabat ( Berita ) :Â Pemahaman terhadap konsep dan prosedur pengelolaan keuangan daerah harus dimiliki oleh setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) maupun bendaharawan di masing-masing instansi.
Dengan pemahaman ini diharapkan akan menghindari terjadinya kesalahan yang dapat menimbulkan preseden buruk bagi kinerja Pemkab Langkat. Penegasan tersebut dikatakan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu melalui Sekdakab Langkat Drs.H. Surya Djahisa, MSi sebagaimana disampaikan Kabag Humas Syahrizal di ruang kerjanya, Jumat [03/07]. âSelama 3 hari seluruh SKPD dan bendaharawan mengikuti sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah di Medan,â ujar Rizal.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Langkat kembali mengingatkan agar sosialisasi yang digagas oleh BPKAD dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi peningkatan kinerja instansi dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan anggaran, sehingga kedepan Kabupaten Langkat diharapkan mendapat penilaian predikat wajar tanpa pengecualian.
Kekonsistenan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati No. 72 tahun 2008, pada sisi lain akan memudahkan penjadwalan penyusunan anggaran baik P.APBD 2009 maupun R.APBD 2010 dari mulai perencanaan, pembahasan di tingkat Eksekutif dan evaluasi pembahasan di tingkat Legislatif hingga pengesahannya menjadi Perda.
Rizal menjelaskan, dalam kesempatan yang sama Sudarianto Direktorat Bina Keuangan Depdagri yang merupakan salah satu narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan tersebut memberikan penjelasan bahwa masalah pengelolaan keuangan daerah tidak mutlak seluruhnya menjadi porsi BPKAD, akan tetapi semua Kepala SKPD harus bertanggung jawab dan mengerti tentang konsep pengelolaan keuangan daerah, sehingga terjadinya masalah yang tak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dihindari atau diminimalisir.
âKita berharap tentunya apa yang menjadi harapan Bapak Bupati baik SKPD maupun bendaharawan dapat terhindar dari masalah hukum dalam pengelolaan keuangan daerah,â tandas Rizal mengakhiri keterangannya setelah mengikuti rangkaian sosialisasi dimaksud sejak tanggal 1 s/d 3 Juli 2009. (Slm)
Deplu Targetkan Pemulangan TKI Yordania Sebelum Pilpres
Jakarta ( Berita ) : Â Departemen Luar Negeri (Deplu) Indonesia menargetkan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Yordania sebelum pemilihan presiden 8 Juli 2009.
Menurut Juru Bicara Deplu Teuku Faizasyah di Jakarta, Jumat [03/07] , pemulangan TKI tersebut akan dilakukan secara bertahap. “Saat ini kendalanya berupa kendala teknis, yaitu jumlah penerbangan yang terbatas,” kata Teuku Faizasyah.
Teuku Faizasyah mengakui terdapat penumpukan masalah di KBRI Amman, Yordania, yaitu mengenai kasus pembayaran gaji TKI yang tidak tepat waktu dan perlakuan tindak kekerasan terhadap TKI yang berprofesi sebagai penata laksana rumah tangga.
Sebelumnya, pada 2 Juli 2009 sebanyak 24 Warga Negara Indonesia (WNI) yang berprofesi sebagai penata laksana rumah tangga telah tiba di Indonesia.
Ke-24 TKI tersebut merupakan bagian dari 385 TKI yang hingga saat ini sebagian dari mereka masih berada di penampungan KBRI Amman.
Menurut Teuku Faizasyah, Deplu tetap melakukan upaya-upaya untuk memenuhi hak-hak TKI, seperti pembayaran gaji TKI yang sebelumnya tidak terbayar.
Ia juga mengatakan Deplu meminta pemerintah Yordania agar memperbaiki kebijakan ‘visa on arrival’ untuk menghindarkan kasus-kasus TKI yang bermasalah. “Kita mencatat, TKI yang mendapat masalah ialah mereka yang mendapatkan ‘visa on arrival’,” kata Teuku Faizasyah.
Ia mengatakan, di masa yang akan datang Deplu akan mengusahakan agar penyampaian visa TKI yang bekerja di Yordania melalui prosedur yang diputuskan melalui Kedutaan Yordania di Jakarta.
Selain itu Deplu juga bekerja sama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk mempercepat pemulangan TKI dari Yordania.
Mahasiswa Dampingi TKI Bermasalah
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yordania melibatkan para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di negara itu untuk mendampingi para tenaga kerja Indonesia yang mengalami masalah dan akan dipulangkan ke tanah air.
Duta Besar Indonesia untuk Yordania Zainul Bahar Noor, di Jakarta, Jumat, mengatakan, terdapat tujuh mahasiswa yang telah menandatangani kontrak untuk mendampingi para tenaga kerja yang akan dipulangkan hingga ke daerah asalnya.
Menurut dia, para mahasiswa tersebut akan memberi penjelasan kepada para calon tenaga kerja di daerah asalnya tentang prosedur yang benar jika akan menjadi tenaga kerja di luar negeri.
Sementara itu, salah seorang mahasiswa Indonesia yang mendampingi kepulangan 24 tenaga kerja Indonesia dari Yordania, Bahrululum mengatakan, para mahasiswa yang menjadi sukarelawan ini berasal dari berbagai universitas.
“Hampir seluruh mahasiswa Indonesia di Yordania ikut mendampingi para tenaga kerja bermasalah yang akan segera dipulangkan,” kata mahasiswa pascasarjana Universitas Al Abayt Yordania.
Ia menuturkan, para mahasiswa ini akan mendampingi tenaga kerja, hingga ke daerah asalnya, dan memberi penjelasan mengenai prosedur yang benar jika ingin bekerja di luar negeri.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia akan memulangkan sebanyak 414 tenaga kerja yang terlibat berbagai masalah di Yordania. Gelombang pertama kepulangan tenaga kerja bermasalah dari Yordania diawali dengan kedatangan 24 tenaga kerja pada Kamis (2/7). ( ant )
RSU Puasat H Adam Malik Medan, Jumat [03/07] pagi, melakukan pemeriksaan kepada warga yang memeriksakan dirinya diruang khusus flu babi, atas beredarnya âSuspectâ  Influenza A (H1N1) atau flu babi.( Berita Sore/Irfan Lubis  )
MEDAN (Berita): Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUP HAM) Medan, Kamis (02/07) malam, kembali menerima enam pasien suspect influenza A (H1N1) atau flu babi. Keenam pasien ini anak beranak ini hingga Jumat [03/07] pagi, dirawat bersama lima penderita sebelumnya yang masih menjalani perawatan di RSU H Adam Malik Medan.
Keenam pasien satu keluarga itu dirawat sejak Kamis (02/07) malam yakni, TGS, 42 (kepala keluarga), MH, 36 (ibu rumah tangga), AT, 14 (anak pertama), IE, 9 (anak kedua), DA, 7 (anak ketiga). Mereka merupakan warga Jalan Wahidin Medan. Sementara GT, 39, (tante dari saudara kelimanya) warga Jalan Pukat V Medan.
Hal ini berkaitan dengan ke 5 pasien sebelumnya diduga terjangkit flu babi yang dirawat di RSUP H Adam Malim (RSUP HAM) Medan. Enam pasien ini merupakan penumpang pesa-wat Air Asia dengan nomor penerbangan AK 456 dari Kuala Lumpur Malaysia tujuan Medan. 5 Pasien H1N1 sebelumnya juga penumpang yang satu pesawat dengan enam pasien yang baru.
Kabag Hukum dan Humas RSU Pusat H Adam Malik Medan drg Atma Wijaya kepada wartawan, Jumat pagi mengatakan, keenam orang ini akan menjalani pemeriksaan yang sama dengan pasien sebelumnya. Dan hingga kini masih menjalani pemeriksaan di ruang khusus flu babi.
Saat datang, kondisi ke-enamnya menunjukan gejala yang mirip dengan flu babi, sehingga diperlukan perawatan intensif dan penanganan khusus. Pemeriksaan secara menyeluruh pun akan dilakukan tim dokter yang terlibat dalam penanganan flu babi ini. âPemeriksaan darah, cairan hidung, swab, analisa darah, poto thorax akan tim lakukan untuk memastikan virus flu babi didalam tubuh mereka,â ungkap Atma.
RSU Pusat H Adam Malik saat ini tercatat merawat sebanyak 11 pasien suspenct influenza A (H1N1) atau flu babi. Ketika ditanya, jika nantinya bertambah lagi jumlah pasien flu babi, Atma mengatakan, kapasitas ruangan khusus flu babi sudah penuh kapasitasnya karena RSU Pusat H Adam Malik hanya menyediakan 11 ruangan.
Sementara itu, petugas lapangan surveilance epidomologi Dinas Kesehatan Kota Medan Asnawi Hasibuan yang melakukan survei flu babi di RSUP H Adam Malik Medan, Jumat (03/07) mengatakan, dengan bertambahnya pasien âSuspectâ Influenza A (H1N1) atau flu babi menjadi 11 orang yang merupakan penumpang pesawat yang sama dengan pasien sebelumnya, maka pihaknya akan mencari penumpang yang merupakan warga Kota Medan tersebut.
âKita akan turun ke lapangan untuk mencari tahu penumpang yang tinggal di Medan, makanya, kita butuh data dari manajemen Bandara Polonia Medan mengenai data yang jelas semua penumpang. Yang pasti kita akan melakukan koordinasi dengan bandara Polonia dan RSU Pusat H Adam Malik Medan untuk mendeteksi penumpang lainnya,â ujar Asnawi.(pan)
SBY Tidak Biarkan Sengketa Batas Diurus Pihak Luar
DEBAT FINAL : Capres Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) memberikan visi misinya disaksikan kandidat capres lainnya Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Jusuf Kalla (kanan) pada debat capres final di Jakarta, Kamis (2/7). Debat terakhir tersebut untuk mengetahui visi misi kandidat capres sebelum pilpres mendatang. ( FOTO ANTARA/Saptono/Spt/09 )
Jakarta ( Berita ) : Â Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji tidak akan pernah menyerahkan masalah sengketa perbatasan kepada pihak luar, termasuk lembaga internasional setingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pada debat capres di Balai Sarbini, Jakarta, Kamis [02/07] malam, Yudhoyono menilai kesalahan terlepasnya Timor Timur dan Pulau Sipadan serta Pulau Ligitan karena pemerintah menyerahkan penyelesaian masalah tersebut ke pihak luar. “Tidak akan pernah masalah seperti itu diserahkan kepada pihak luar, tetapi harus diselesaikan sendiri,” ujarnya.
Yudhoyono menjanjikan jalan diplomasi yang tegas dan keras untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kedaulatan Indonesia.
Untuk menjaga perbatasan dan pulau-pulau terluar, Yudhoyono dalam debat bertajuk “NKRI, Demokrasi, dan Otonomi daerah” itu, berjanji untuk meningkatkan sarana transportasi dan pembangunan infrastruktur sehingga wilayah-wilayah terluar tersebut tidak merasa dianaktirikan. “Ke depan, kita bangun perbatasan. Perbatasan adalah milik kita sekaligus menjadi benteng,” ujarnya.
Dalam pernyataan penutup pada debat berlangsung dua jam itu, Yudhoyono menegaskan keutuhan NKRI dan kedaulatan bangsa adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.
Ia juga menegaskan bahwa perkembangan demokrasi dan otonomi daerah harus membawa kebaikan bagi bangsa dan negara. Untuk itu, ia menyebutkan slogan kampanyenya pada Pemilu 2009, yaitu “Pemerintahan bersih untuk rakyat”, sebagai cara terbaik untuk membawa kebaikan dari demokrasi dan otonomi daerah.
Pancasila Harus Jadi Rujukan
Capres yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, Megawati Soekarnoputri, menegaskan, segala upaya mengimplementasikan kebijakan pembangunan negara harus merujuk kepada Pancasila.
Ia menyatakan itu menanggapi pernyataan capres yang diusung Partai Golkar dan Partai Hanura, Jusuf Kalla, merespons masalah toleransi sosial, pluralisme, mengentalnya solidaritas putra daerah serta banyak Peraturan Daerah (Perda) berbasis agama.
“Saya seratus persen sama dengan Pak Jusuf Kalla soal Bhinneka Tunggal Ika. Dengan spirit itu, keanekaragaman apakah dalam hal etnis, agama, suku, dan budaya, ada perekatnya,” kata Megawati Soekarnoputri. Selain perekat itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga wadah bersama, yakni NKRI.
“Dan yang lebih penting lagi, rujukannya adalah Pancasila. Semua rujukan ke sana, bahwa bagi saya Pancasila itu bintang pengayom bangsa sedangkan implementasinya dalam konstitusi,” ujarnya.
Dalam konteks berkonstitusi, Megawati Soekarnoputri menyayangkan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dengan susah payah dibuat para pendahulu, tetapi mengalami empat kali amendemen.
“Mengamendemen UUD empat kali, apakah itu sudah diimplementasikan keseluruhannya, kan belum? Kita harus melihat, mana-mana yang sekiranya perlu diperbaiki. Dengan demikian konstitusi itu efektif, sebagai narasumber segala perundang-undangan di negara kita ini,” katanya.
Masalah Perbatasan
Menanggapi masalah-masalah perbatasan, Megawati Soekarnoputri mengawalinya dengan menyatakan, NKRI harus tetap dijaga, apa pun risikonya.
“Dalam kaitan ini, harus dibuat berbagai kebijakan dan program terobosan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar itu,” katanya.
Bekerja sama dengan DPR RI, lanjutnya, masalah perbatasan, dan kondisi pulau-pulau terluar di Indonesia sebagai bagian integral dari wilayah NKRI, mesti diperhatikan serius.
“Jadi jelasnya, tentang masalah perbatasan ini, kita harus melihat realita kehidupan di sana. Apakah itu di perbatasan daratan, dan pulau-pulau terluar. Jangan hanya lihat dari kacamata ‘informasi teknologi’ (IT). Datang ke sana, memberi kesejahteraan, juga perhatikan masalah pemetaan dan patok-patok perbatasan yang sering bermasalah, di samping penguatan kekuatan militer,” ujar Megawati Soekarnoputri lagi.
Angkatan Bersenjata Yang Kuat
Calon presiden Jusuf Kalla menegaskan, diplomasi harus disertai angkatan bersenjata yang kuat untuk menyelesaikan berbagai sengketa perbatasan RI dengan beberapa negara.
“Selain diplomasi kita juga harus memiliki angkatan laut yang kuat. Apa pun itu upaya yang dilakukan untuk menjaga wilayah perbatasan RI,” katanya, dalam debat calon presiden putaran terakhir di Balai Sarbini, Kamis malam.
Jusuf Kalla yang tampil santai mengatakan sudah banyak jiwa dan raga rakyat Indonesia dipertaruhkan untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Karenanya, diperlukan kepemimpinan yang tegas untuk menyelesaikan masalah perbatasan, dengan mengeluarkan kebijakan tanpa menimbulkan masalah baru,” katanya.
Dicontohkannya, lepasnya Timor-Timur dari Indonesia karena kebijakan yang salah yakni menyepakati referandum dengan persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa sedangkan untuk kasus Sipadan-Ligitan, Jusuf Kalla menilai, karena Indonesia juga kurang memiliki dokumen dan bukti nyata yang menyatakan kepemilikan Indonesia atas dua pulau tersebut.
Karena itu, tambah Jusuf Kalla, ke depan dia bersama pasangannya calon wakil presiden Wiranto akan memberikan tanda dan sertifikasi terhadap semua wilayah terluar RI yang berbatasan dengan negara lain.
“Tetapi yang tidak kalah penting, kita harus memperkuat TNI Angkatan Laut untuk menjaga itu semua. Karena tanpa angkatan bersenjata yang kuat, bangsa lain akan mudah mengobok-obok bangsa ini,” katanya.
Jabat Tangan
Calon presiden (capres) Jusuf Kalla melakukan jabat tangan dengan capres Susilo Bambang Yudhoyono setelah usai sesi kedua dalam debat capres putaran ke-3 (terakhir) yang disiarkan langsung televisi swasta, dari Balai Sarbini, Jakarta, Kamis malam.
Sementara capres lainnya Megawati Soekarnoputri melihat adegan salaman tersebut dengan senyum, menandakan ketiga capres itu meskipun ada beda pendapat, namun tetap dalam suasana kekeluargaan. Ketiga capres menyampaikan visi tentang NKRI Demokrasi dan Otonom Daerah.
Acara debat yang berlangsung seru dibanding sebelumnya, karena sekitar seribuan tamu undangan memadati gedung itu terus memberi semangat kepada ketiga capres tersebut.
Direktur Eksekutif Center For Electoral Reform (Cetro), Hadar Gumay mengatakan, debat capres yang ketiga ini lebih seru dibanding sebelumnya, tapi ketiganya masih ada rasa sungkan jika ada berbedaan pendapat untuk menyampaikan.
Debat di Indonesia masih memiliki adat ketimuran sehingga ketiga capres yang diberi kesempatan untuk menilai pendapat capres lainnya masih ada rasa sungkan. “Tidak seperti debat capres di Amerika Serikat,” katanya.
Selain itu, dia menilai, debat ini lebih menarik, ada wibawanya, dan lagu-lagu nasional dialunkan sebagai alat pemersatu para capres dengan pendukungnya.
Ketiga capres pada sesi terakhir yang diberikan pertanyaan tambahan oleh moderator Praktikno, yakni “Jika saya kalah”, ketiganya sangat baik menjawab, kata Hadar Gumay .
Dalam kesempatan itu SBYÂ menyatakan akan langsung memberi selamat dan juga mendukung pemerintahan yang baru (pemenang pilpres).
“JK juga akan mengerjakan lain jika kalah dan akan pulang kampung,” katanya.
Sementara Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring, mengatakan, ketiga capres dari format dan situasi tampil baik.
Namun, ketiga capres hanya saja mereka meramu pertanyaan moderator tidak lugas sehingga ketiganya sedikit bengong dan jawabannya baru agak jelas setelah giliran capres berikutnya.
Para capres tidak mungkin dengan waktu yang pendek bisa menjawab NKRI secara luar, mereka harus memilih yang terbaik. Tapi, memang ketiganya masih ada rasa saling ‘pekiwuh’ (sungkan) satu sama lainnya.  ( ant )
Film bergenre horor masih diminati di Indonesia. Namun, setelah mendapat kritikan dan menggarap film bertemakan pocong sebanyak tiga kali, akhirnya sutradara ini meluncurkan film ‘Hantu Rumah Ampera’.
Sosok fenomenal dari Michael Jackson tampaknya banyak memberi inspirasi bagi musisi lain di seluruh negara termasuk Indonesia. Penyanyi Aura Kasih mengaku merasa kehilngan sosok Jacko yang memberinya inspirasi.
Jakarta (Berita): Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno,   menerima 24 orang TKI dari 414 TKI bermasalah di Yordania di kantornya. Srikandi devisa tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Kamis [02/07] pukul 11.25 WIB.
Dalam perjalanan dari Yordania ke Indonesia, mereka didampingi Dubes Indonesia untuk Yordania Zainal Bahar Noor dan mahasiswa Indonesia yang belajar di sana.
Suasana pada pertemuan dengan Menaker Erman Suparno, tamnpak akrab. Karena sebelumnya, mereka telah bertemu di Yordania. Erman menyemangati para korban ketidakmanusiawian majikan. Wjah mereka terlihat pucat dan lesu karena kecapean. Erman lantas membagi kebahagian kepada mereka.
Lalu Erman bertanya: “Kalian masih ingat lagu yang saya nyanyikan tempo dulu? Mari beryanyi. Lalu mereka melantunkan tembang lawas Padamu Negeri dan Tanah Airku dan Sri (campursari).
Usai bernyanyi Erman mulai mengorek menanya 24 TKi yang berasal dari Jabar, NTB dan Lampung itu. “Kalian masih mau bekerja di Yordania?,” sapa Erman Suparno. Lantas mereka dengan kompak menjawab. “Tidak. Sampai tujuh turunan pak,” kata mereka serentak.
Mendengar jawaban itu, Erman tertegun. Namun menteri asal Partai PKB itu memberikan nasehatnya agar semangat para srikandi tidak patah arang. “Carilah pekerjaan di dalam negeri,” sarannya.
Dijelaskan, sekalipun masalah yang dihadapi para TKI di negeri teramat berat, Erman mengatakan itu adalah pengalaman berharga. Karenanya dia mengimbau agar setiap calon TKI yang akan berangkat kerja di luar negeri harus sesuai prosedur.
“Itu pengalaman berharga. Tetapi kita harus tetap menghormati kedaulatan hukum di negeri orang,” tambahnya seraya mengatakan pada 27 Juni lalu telah ditandatangani MoU dengan Yordania.
Erman juga mengaku telah melaporkan perkembangan kasus TKI Yordania ke Presiden SBY. “Saya sudah laporkan kepada bapak presiden. Beliau titip salam buat para TKI,” katanya seraya mengucapkan terimakasih kepada pemerintah Yordania yang telah bersedia membantu pemulangan TKI ke tanah air.
Sementara itu Zainal Bahar Noor mengungkapkan selain yang TKI yang 414 kini menunggu giliran pulang ke tanah air, ternyata masih ada 350 TKI bermasalah, di antaranya 60 orang di penjara dan 4 orang masih dirawat di rumah sakit.
Mereka itu pada giliran akan dipulangkan. Sebab sudah mendapatkan amnesti dari pemerintah dan surat izin pulangnya juga telah ditandatangani Imigrasi setempat.
“Aparat Yordania itu represif. Karena mereka menggunakan sistem on arrival visa. Tetapi kita tetap sukuri karena mereka mendapatkan amnesti,” katanya.
Zainal Bahar Noor juga meminta Menaker menyetujui rencana untuk mencarter satu unit pesawat garuda membawa mereka ke tanah air. Sebab anggarannya masih banyak,” katanya.
Sementara itu Direktur Perlindungan Depnakertrans Abdul Malik Harahap mengatakan pakaian yang dikenakan para TKI adalah bantuan dari konsorsium asuransi TKI. “Mereka sudah rapih, bahkan sandalnya baru semua,” katanya sembari senyum melihat para TKI yang malang itu. (olo)
Jakarta (Berita): Bila aparat keamanan Bandar Udara Soekarno-Hatta khususnya di terminal pemulangan TKI tidak mampu membasmi praktek para mafia yang kerap memeras ketika mereka akan pulang ke kampung halaman, sebaiknya ditutup saja.
Pasalnya pemerasan itu sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu. Dan total kerugian yangh dialami TKI diperkirakan Rp350 juta per hari.
“Kalau aparat tidak bisa membasmi praktek mafia yang memeras TKI, sebaiknya terminal pemulangan TKI ditutup saja. Pengakuan TKI kepada saya, terminal pemulangan itu paling ditakuti.
Mereka (TKI) mengaku diperas Rp250 ribu per orang. Kalau di kali 1400 orang per hari maka Rp350 juta uang TKI masuk kantong oknum,” pungkas Wakil Ketua Umum Rusjdi Basalamah dalam diskusi setangah rai diadakan FORWAKER, Kamis [02/07] di Jakarta.
Menurut Rusjdi Basalamah, modus operandi pemerasan itu beraneka ragam. Namun yang paling mengerikan adalah pemerasan TKI di dalam kendaraan angkutan pemulangan TKI yang dikoordinir Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Kendati demikian, meski telah dilaporkan, tidak mendapatkan tanggapan.
“Saya sudah sering melaporkan kasus ini keberbagai pihak termasuk kepada para anggota DPR RI. Tapi tidak ada perubahan. Ironisnya setiap mau pemilu pasti ada TKI yang korban. Pada 2004 muncul kasus Nirmala Bonat, sekarang Siti Hajar. Pada 2014 siapa lagi TKI yang bakal korban?,” paparnya.
Pada kesempatan itu Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah juga menyayangkan lemahnya kinerja pemerintah dan aparat keamanan terhadap kenyamanan TKI di lokasi pemulangan tersebut. “Sangat disayangkan, sudah berapa kali berganti presiden, tetapi keamanan dan kenyamanan TKI di terminal pemulangan tak kunjung baik,” katanya.
Menurut Anis, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi TKI , pemerintah harus mengambil alih peran strategis yang selama ini dikuasai oleh kepentingan bisnis atau pemodal. Misalnya pendidikan TKI pada pra pemberangkatan, cek kesehatan dan urusan dokumentasi.
Selain itu pemerintah mengevaluasi seluruh kebijakan yang merugikan TKI, antara lain merevisi MoU dengan negara tujuan, merevisi UU 39/2004 dan merevisi kebijakan tentang biaya penempatan yang tidak rasional baik pada tingkat komponen maupun besara biayanya serta menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Sementara itu Presdir PT Mitradhana Atmharaksha (KonsorsiumMitra Sejaktera) Mashudi mengatakan pada hakikinya asuransi sudah bekerja sesuai tufoksinya.
Sementara itu Erman Suparno mengatakan masalah TKI tidak semata-mata tentang perlindungan. Tetapi harus menyeluruh dan mengacu kepada UU yang berlaku. “Acara ini bagus. Pers tidak hanya menulis, tetapi harus bisa memberikan masukan kepada pemerintah. Dan pada saat ini politisipun sudah masuk pada sistem penempatan TKI. Namun sebaiknya kita harus menyamakan persepsi dengan stakeholder,” katanya. (olo)
Penggunaan Vaksin Babi Belum Dapat Dikatakan Darurat Dan Ikrah
Darurat berasal dari kata darra, yadurru, darran, yaitu keadaan sangat merusak atau sangat memaksa, atau kebutuhan yang amat mendesak dan amat berbahaya apabila tidak dipenuhi.
Para ulama Fikih berbeda pendapat mengenai batasan darurat. Ibnu Nujaim (w. 970 H) dari kalangan mazhab Hanafi mengatakan : Sesuatu itu dapat dikatakan darurat apabila diyakini tidak melakukan sesuatu yang dilarang dapat mencekakakn dirinya.
Sementara para Fukaha dari kalangan mazhab Maliki mengatakan apabila dikhawatirkan atau diduga kuat jika tidak melakukan sesuatu yang dilarang akan membinasakan diri.
Abu Zahrah (ulama Usul Fikih) mengatakan darurat adalah suatu keadaan yang memaksa untuk memakan yang dilarang dalam rangka mempertahankan nyawa, atau kehilangan kebutuhan pokok jika tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah addaruriyatul khamsah (lima macam yang amat dibutuhkan) 1. agama, 2. jiwa, 3. akal, 4. kehormatan atau keturunan, dan 5. harta.
Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa darurat adalah suatu keterpaksaan yang timbul secara alami tanpa ada keterlibatan atau campur tangan manusia seperti sakit keras, haus, kelaparan, dan lain-lain.
Adapun jika ada keterlibatan atau campur tangan manusia seperti diancam bunuh, dipaksa vaksinasi dengan enzim babi, dipaksa menceraikan isteri, maka keadaan ini disebut ikrah (keterpaksaan).
Para ulama mendefenisikan ikrah, adalah tekanan atau paksaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan juga bukan pilihannnya untuk melakukan secara langsung perbuatan tersebut.
Kedua persoalan ini (darurat dan ikrah) mendapat perhatian dalam syariat Islam sehingga mendapat keringanan bagi para mukallaf tertentu dan pada situasi dan kondisi tertentu pula, dan di dalam terminologi Usul Fikih disebut dengan rukhshah.
Walaupun demikian, kriteria untuk menentukan darurat dan ikrah tidak diserahkan kepada nafsu dan selera manusia belaka apalagi kepada orang-orang yang berkepentingan.
Pada ulama telah memberikan kriteria yang dapat dikelompokkan ke dalam keadaan darurat :
Pertama : Keadaan darurat tersebut benar-benar terjadi, artinya keadaan itu benar-benar dapat diduga akan menyebabkan kehilangan nyawa atau harta benda berdasarkan pengalaman yang telah terjadi.
Kedua : Keadaan darurat tersebut betul-betul dalam kondisi keterpaksaan untuk melakukan yang haram atau meninggalkan perintah agama, dan tidak ada yang dapat membantu menyelamatkan jiwanya kecuali dengan melakukan atau memakan yang diharamkan tersebut. Jika ada solusi lain meskipun dengan berhutang atau memakan harta orang lain, maka keadaan itu tidak disebut darurat.
Ketiga : Lemah atau tidak mampu mendapatkan yang halal untuk menyelamatkan jiwanya. Jika masih mampu mendapatkan yang halal meskipun dengan harga mahal, kondisi tersebut tidak dapat dikatakan darurat.
Keempat : Darurat hanya sekedar melepaskan diri dari keadaan genting, seperti kelaparan dan satu-satunya jalan untuk mempertahankan hidup adalah memakan daging babi, maka dibolehkan sekedarnya, dan tidak dibolehkan untuk bekal hidup atau bekal untuk hari berikutnya, sesuai dengan kaedah mengatakan : Al daruratu tuqaddaru biqadriha (darurat itu terbatas untuk menghilangkan darurat saja.
Kelima : Jika berkaitan dengan penyakit atau obat-obatan harus mendapatkan kejelasan dari pakar atau dokter yang jujur bahwa tidak ada obat yang dapat digunakan kecuali dengan yang diharamkan tersebut. Jika berhubungan dengan keamanan harus mendapatkan kejelasan dari pihak penguasa negeri tersebut.
Demikian pula pada persoalan ikrah (keterpaksaaan), para ulama telah memberikan kriteria yang dapat dikelompokkan ke dalam keterpaksaan antara lain :
1.  Pihak yang memaksakan benar-benar mampu melaksanakan tekanannya atau ancamannya kepada pihak yang dipaksa (mukroh), seperti suntik meningitis yang diwajibkan oleh Kerajaan Saudi terhadap jamaah haji, jika tidak dilakukan vaksinasi tidak akan dikeluarkan visa haji, dan paksaan itu tidak hanya bisa dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasan bisa juga dari pribadi, atau lembaga-lembaga tertentu.
2.  Pihak yang ditekan (mukroh) benar-benar yakin mengetahui bahwa ancaman tersebut akan dilaksanakan bila tidak dipenuhi kewajiban yang disyaratkan oleh pihak pemaksa.
3.  Ancaman tersebut terkait dengan nyawa, anggota badan, harta, anak atau keluarga.
4.  Pihak yang terpaksa telah melakukan ikhtiar atau keberatan sebelum melakukan pekerjaan yang dipaksakan.
5.  Pekerjaan yang dipaksakan tidak mempunyai tenggang waktu untuk menghindar atau mencari pilihan lain, jika masih mempunyai tenggang waktu untuk menghindar atau mencari solusi lain, maka keadaan tersebut tidak dikatakan ikrah (terpaksa).
Sebagai contoh, Vaksin babi yang akan disuntikkan kepada jamaah haji yang akan berangkat pada tahun depan, masih punya tenggang waktu untuk memproduksi dari bahan yang halal .
Akan halnya Vaksin babi yang disuntikkan oleh Departemen Kesehatan kepada para jamaah haji masih banyak poin-poin yang belum dipenuhi untuk dikelompokkan kepada persoalan darurat atau ikrah.
Artinya âdalil daruratâ untuk menggunakan Vaksin babi belum tepat digunakan dalam kondisi ini, apalagi persoalannya sudah puluhan tahun yang silam, apakah masih bisa dotolerir? Alasan lain untuk tidak menggunakan âdalil daruratâ dalam kasus ini adalah karena darurat timbul secara alami tanpa ada keterlibatan atau campur tangan manusia.
Jika ada campur tangan manusia untuk mengkondisikan keadaan menjadi darurat, maka tidak dikatakan darurat, terlebih-lebih lagi campur tangan orang Yahudi (Eropa dan Amerika) yang sengaja membuat skenario ini dengan tujuan untuk melemahkan umat Islam, sehingga doa yang dipanjatkan oleh jutaan jamaah haji di tempat-tempat yang mustajab, tidak lagi diperkenankan oleh Allah SWT dan pada gilirannya haji mabrur âjauh panggang dari apiâ.
Oleh sebab itu usulan Komisi Fatwa MUI Pusat untuk menunda keberangkatan jamaah haji tahun ini perlu disambut baik. Namun disayangkan usulan itu dibantah kembali oleh Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat H. Amiruddin, dengan alasan menunda keberangkatan jamaah haji pada tahun ini mudharatnya lebih besar (Waspada : 29-6-2009), karena jamaah haji kita sampai 2011 sudah mencapai 700 ribu orang.
Hal itu menambah bingung jamaah haji karena tidak senada dengan fatwa yang dikeluarkan, karena sebelumnya MUI telah mengeluarkan fatwa vaksin yang mengandung unsur babi hukumnya haram.
Jika MUI tidak mendesak pemerintah untuk mengimport vaksin halal meskipun dengan harga mahal, MUI akan menuai badai kritikan dari jamaah haji sekaligus kehilangan kredibilitas di mata umat Islam.
Berdasarkan kriteria darurat dan argumentasi di atas, penggunaan vaksin yang terdiri dari unsur babi belum dapat dikelompokkan kepada masalah darurat, sehingga kaedah Fikih yang berbunyi : Addharuratu tubiihul mahzurat (darurat itu membolehkan yang dilarang), tidak dapat digunakan dalam kasus ini.
Demikian pula penggunaan âdalil ikrah (terpaksa)â bila merujuk kepada kriteria yang ditetapkan oleh para ulama, tidak tepat digunakan dalam kasus ini, yang pantas dilakukan oleh MUI dan pengelola haji adalah mendesak pemerintah untuk mendapatkan vaksin halal atau menunda keberangkatan jamaah haji.Wallahuaâlam
Penulis : H.M. Nasir, Lc., MA ( Pimp. Pondok Pesantren Tahfiz Alquran Al Mukhlisin Batu Bara , Pembantu Rektor IV Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan , Anggota Komisi Fatwa MUI Medan ( copy Waspada tgl. 03/07/2009 )
Setelah Ringgo Agus Rahman bermain bareng dengan Revalina, kini giliran pasangan Gary Iskak yang bermain bareng dengan sang kekasih Richa Novisha dalam film terbarunya ‘Heartbreak.com’.
Dalam industri film Indonesia, film laga tentunya identik dengan Barry Prima. Karena itulah Fathir Muchtar yang bermain dalam film ‘Serigala Terakhir’ mengaku ingin meniru tokoh tersebut.
Penyanyi seksi Aura Kasih tampaknya sedang kepincut musik reggae. Saat ini dia diketahui sedang tahap negoisasi dengan salah satu penyanyi reggae Indonesia yaitu Ras Muhammad.
Christine Hakim Kerap Peluk Iko Agar Peran Natural
Ternyata seorang aktris senior pun tetap melakukan latihan dalam berakting. Hal itu ternyata dijalani oleh Christine Hakim, dengan selalu memeluk Iko diluar syuting, agar tercipta peran natural.
Jakarta ( Berita ) : Â Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengeluarkan fatwa tentang penggunaan vaksin meningitis yang pembuatannya melibatkan unsur babi pada pertengahan Juli ini.
“Ada jawaban atau tidak dari pemerintah Arab Saudi, kami menetapkan tenggat bahwa pertengahan Juli ini fatwa harus ditetapkan. Kalau tidak ada alternatif vaksin yang lain dan kebijakan lain dari Arab Saudi, kami akan mengacu ke kebijakan Arab Saudi yang lama, yang mewajibkan penggunaan vaksin itu,” kata Ketua MUI Amidhan Shaberah di Jakarta, Rabu [01/07].
Ia menjelaskan, sebelumnya MUI sudah meneliti dan melakukan analisis mengenai proses pembuatan vaksin tersebut berdasarkan masukan dari berbagai pihak termasuk produsennya serta menetapkan bahwa vaksin meningitis yang selama ini digunakan calon jemaah haji dan umrah haram pada 19 Juni 2009.
“Tapi fatwa tentang penggunaannya belum ditetapkan karena harus dilihat dulu apakah ada alternatif vaksin atau cara pencegahan lain yang bisa dilakukan,” katanya.
Amidhan mengatakan pihaknya berusaha mengumpulkan informasi akurat seputar kebijakan penggunaan vaksin tersebut sebelum menetapkan fatwa tentang penggunaannya.
Hal itu antara lain dilakukan dengan mengirimkan surat kepada pemerintah Arab Saudi untuk meminta penjelasan mengenai kebijakan Arab Saudi soal vaksinasi meningitis bagi seluruh calon jemaah haji dan umrah serta kemungkinan adanya pilihan cara lain untuk mencegah penularan penyakit meningitis yang endemis di wilayah itu.
Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Abdurrahman Muhammad al Khayyat sudah bertemu pimpinan MUI untuk membicarakan masalah penggunaan vaksin meningitis bagi calon jemaah haji dan umrah namun belum menyampaikan jawaban resmi dari pemerintahnya atas pertanyaan MUI.
Jawaban resmi atas pertanyaan MUI tersebut katanya akan disampaikan setelah pemerintah Arab Saudi mengonsultasikannya masalah itu dengan para ulama di sana.
Amidhan mengatakan, jawaban pemerintah Arab Saudi kemungkinan akan lama karena itu MUI menetapkan tenggat untuk mengeluarkan fatwa tentang penggunaan vaksin meningitis yang proses pembuatannya melibatkan unsur babi.
“Ada juga pemikiran untuk mengirim tim ke Arab Saudi dalam waktu dekat ini guna menemui komite fatwa ulama di sana dan membahas masalah vaksin meningitis yang ternyata proses pembuatannya bersentuhan dengan unsur babi ini sebagai bahan pertimbangan, soalnya vaksin ini digunakan jemaah dari 77 negara,” katanya.
Kebijakan Arab Saudi
Selama ini, setiap calon jemaah haji dan umrah Indonesia harus melakukan vaksinasi meningitis karena melalui Nota Diplomatik Dubes Arab Saudi di Jakarta No. 211/94/71/577 tanggal 1 Juni 2006 pemerintah Arab Saudi mewajibkan setiap calon jemaah haji, tenaga kerja dan umrah mendapat imunisasi meningitis sebagai syarat untuk mendapatkan visa.
Vaksin yang selama ini diberikan kepada calon jemaah haji Indonesia adalah vaksin meningitis “Mencevax ACWY” produksi SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Belgia.
Menurut produsennya, vaksin meningitis yang juga digunakan calon jemaah dari Arab Saudi, Iran, Nigeria, Yaman, Malaysia, Filipina, Singapura, Pakistan, Banglades, Ghana, India, Kazakstan, Kuwait, dan Libanon tersebut sudah tidak mengandung unsur babi. Namun proses pembuatannya menggunakan enzim tripsin dari babi sebagai katalisator.
Pemerintah berusaha mengatasi masalah itu dengan membuat vaksin meningitis yang halal sendiri. Vaksin itu rencananya akan mulai diproduksi perusahaan farmasi pemerintah, PT Bio Farma (persero), tahun 2010. ( ant )
Jeddah ( Berita ) : Â Arab Saudi Selasa minta umat Islam yang sudah tua, sakit atau tak layak lainnya untuk membatalkan ibadah haji ke Mekah ketika kerajaan itu berupaya untuk mencegah meluasnya flu H1N1 skala besar.
Sekitar tiga juta jemaah Muslim dari 160 lebih negara menuju tanah suci Mekah di Arab Saudi barat setiap tahun dalam salah satu pertemuan keagamaan terbesar di dunia.
Musim haji akan mulai November tahun ini, sementara umat Islam dapat juga melakukan ibadah haji kecil, umrah, kapan saja tahun ini. “Para pakar merekomendasikan agar orang tua, orang dengan penyakit kronis, anak-anak dan wanita hamil untuk menangguhkan rencana mereka untuk ibadah haji demi kselamatan mereka sendiri,” Menteri Kesehatan Abdullah al-Rabeeah mengatakan pada wartawan di kota pelabuhan Jeddah di dekat Laut Merah.
Ia minta para jemaah untuk menerima vaksin influensa musiman dan juga vaksin baru H1N1 ketika vaksin itu tersedia akhir tahun ini, sebelum menuju ke Arab Saudi.
Untuk melayani jemaah yang berkunjung, kerajaan itu akan menambah persediaan obat flu antiviral utamanya Tamiflu dengan 20 persen, kata jurubicara kementerian kesehatan Khaled Mirghalani, yang lipat dua dari rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia(WHO) bagi negara-negara lainnya.
Para pembuat akan sanggup memproduksi massal vaksin terhadap virus baru yang lebih dikenal sebagai virus flu babi itu, dan pemerintah-pemerintah telah mencadangkan jutaan dosis ketika WHO mengumumkan pandemi tersebut.
“Tidak ada kekebalan atas virus itu dan virus itu akan meluas seperti api dalam kayu kering,” kata Hassan El-Bushra, seorang penasehat WHO.
Arab Saudi, pengekspor minyak terbesar dunia, sejauh ini telah mengumumkan 81 kasus H1N1, kebanyakan telah diobati, kata Rabeeah, yang berbicara setelah tiga hari pembicaraan dengan para pakar dari WHO dan sejumlah organisasi lainnya. “Kami memperkirakan kasus akan meningkat seperti yang sekarang ini terjadi di seluruh dunia,” kata menteri itu. ( ant/rtr )
